KPU Sukoharjo Audiensi dengan Bupati Bahas Suksesnya Coktas PDPB Triwulan III
SUKOHARJO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo melaksanakan audiensi dengan Bupati Sukoharjo pada Kamis, 23 Oktober 2025. Pertemuan ini membahas pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025, yang dinilai berjalan sukses berkat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Rombongan KPU Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Ketua yaitu Syakbani Eko Raharjo, Anggota, dan jajaran struktural sekretariat diterima langsung oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Abdul Haris Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan laporan bahwa pelaksanaan Coktas Triwulan III telah berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam menjaga keakuratan data pemilih di Kabupaten Sukoharjo.
Ketua KPU mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Coktas, ditemukan sejumlah data pemilih dengan usia lebih dari 100 tahun yang masih hidup dalam kondisi sehat, bahkan terdapat warga yang telah berusia 114 tahun. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya kegiatan Coktas dalam memastikan validitas data pemilih di lapangan.
Lebih lanjut, Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan permohonan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk pelaksanaan Coktas pada triwulan berikutnya, mengingat Pleno PDPB dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Dukungan pemerintah daerah dinilai sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan kegiatan tersebut.
Selain itu, Ketua KPU juga menyampaikan harapan agar Pemkab Sukoharjo dapat memberikan dukungan terkait penambahan gedung kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, guna menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepemiluan yang semakin meningkat.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Bupati dan Sekretaris Daerah menyambut baik laporan serta apresiasi dari KPU, dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan kepemiluan di Sukoharjo sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di tingkat daerah.
