Tahun 2022

Sukoharjo, kpu.go.id- Pemilih pemula menjadi salah satu prioritas dalam sosialisasi yang dilakukan KPU Sukoharjo, karena selain faktor jumlah yang besar dalam setiap Pemilu dan Pemilihan juga pemilih pemula baru pertama kali mengunakan hak pilihnya sehingga penting untuk mendapatkan informasi yang memadai. Kali ini, tim KPU Sukoharjo  di bawah pimpinan Suci Handayani memberikan sosialisasi kepada tak kurang dari 780 siswa SMA 1 Bulu Sukoharjo, Senin (7/11/22) di halaman SMA 1 Bulu. Suci bertindak sebagai pembinan upaca apel pagi sekaligus memberikan sosialisasi Pemilu 2024. Ia mengawali dengan memberikan informasi tentang KPU dan tugas yang dilakukan. Dikatakannya, agenda demokrasi tahun 2024 Pemilu Serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPRRI, DPD, DPR Provinsi dan DPR kabupaten/kota, pada Rabu 14 Februari 2024. Sementara di 27 November 2024 ada Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. Secara umum gambaran Pemilu seperti saat teman-teman melakukan Pemilihan Ketua Osis (Pemilos), ada calon yang dipilih, ada proses kampanye, ada pemilih , ada pemungutan dan penghitungan suara,katanya. “Teman-teman sudah pernah memilih ketua Osis, gambaran sederhananya seperti itu, ada proses atau tahapan yang dilakukan,” tegas Suci. Ia menghimbau siswa sebagai calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan mengunakan hak pilihnya agar berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan mengunakan hak pilihnya. Karena baru pertama kali mengunakan hak pilihnya maka penting bagi calon pemilih pemula untuk banyak mencari informasi ke guru, orangtua, pihak lain yang bisa menjelaskan tentang pemilu dan kandidat. Mencari referensi melalui media yang kompeten missal informasi tentang pemilu ya cek ke website dan media social KPU. “Agar berhati-hati dan bijaksana menyaring informasi terutama di media social. Untuk lebih mengenali berita hoax, lakukan cek dan ricek, tidak mudah nge-share informasi dari media social.” Suci juga berharap siswa kelas X-XII bisa memberikan informasi yang diterima pagi ini ke teman-teman, keluarga sehingga informasi pemilu bisa diketahui banyak orang. (sh)

Sukoharjo, kpu.go.id – Pembentukan badan penyelenggara adhok Pemilu 2024 yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berlangsung pada bulan Oktober 2022.  Terkait dengan hal tersebut, beberapa waktu lalu KPU Sukoharjo melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yakni Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Organisasi Masyarakat (ormas), Perguruan Tinggi , juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Selanjutnya, hari ini  berkoordinasi   dengan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Sukoharjo. Anggota KPU Sukoharjo Suci Handayani beserta Sekretaris Suhadi disertai Kasubbag Hukum dan SDM Anton Praptono serta staf Andy Yunanto mendiskusikan tentang persiapan pembentukan badan adhok dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Wandyopranoto, Sawah, Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (06/09/22). Disampaikan Suci bahwa jadwal  pembentukan penyelenggara Pemilu  badan adhok  yakni Panitia Pemilihan  Kecamatan (PPK) pada bulan Oktober 2022 kemudian disusul pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dengan 12 kecamatan, 167 desa/kelurahan dan prediksi jumlah TPS pada Pemilu 2024 ada 2.913 TPS ( 1 TPS 300 pemilih ) maka butuh 60 orang PPK, 501 PPS , 20.391 orang KPPS  atau sejumlah 20.952 orang. “Sebagaimana dalam Pemilu dan Pemilihan sebelumnya kami selalu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo untuk mendorong pendidik mendaftar sebagai penyelenggara baik PPK, PPS, KPPS. Diharapkan kerjasama masih berlanjut.” Ucap Suci. Kerjasama dilakukan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan surat himbauan kepada jajaran sekolah-sekolah di Sukoharjo terbukti sangat efektif dan membantu dalam memenuhi penyelenggara badan adhok. “Pun ketika Pemilihan Bupati 2020 lalu dimana persyaratan sebagai penyelenggara harus melakukan rapid tes, banyak  calon badan adhok yang reaktif sehingga tidak boleh bertugas. Dan jajaran guru sangat membantu mengisi kekosongan tersebut terutama sebagai KPPS.” Tambah Suci lagi. Dalam diskusi disepakati kelanjutan kerjasama dalam pembentukan badan adhok. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Endang Sri Haryanti, SE.MM mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  didampingi jajaran, sepakat melanjutkan kerjasama dengan KPU dan akan menindaklanjutinya sesuai kebutuhan KPU. “Kami sangat menyambut baik kerjasama ini, dan sebagaimana yang telah kami lakukan pada Pemilu dan Pemilihan terdahulu tentu kami akan mendukung sepenuhnya,” tutur Endang. Lebih lanjut ia mengatakan akan menyampaikan informasi dari KPU kepada guru secara berjenjang baik secara langsung maupun melalui surat terutama setelah ada surat jadwal dan persyaratan pembentukan PPK, PPS, KPPS. Selain itu juga kerjasama dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih  kepada para pendidik menjadi kesepakatan yang dibicarakan. Dikatakan ada pertemuan dan koordinasi rutin baik kepala sekolah, guru maupun internal dinas. Tentu kami nanti akan memberikan informasi kepada KPU sehingga bisa memberikan materi sosialisasi, ujarnya. Kepala Bidang PPTK Drs Suroto menambahkan jika ada pertemua rutin guru dalam jumlah besar dan akan diagendakan khusus untuk KPU bisa memberikan sosialisasi. Senada dengan Suroto, pengawas SMP Tedi Mulyadi menginformasikan adanya pertemuan rutin secara berkala dikalangan guru dan kepala sekolah , sehingga nanti diharapkan informasi akan disampaikan kepala sekolah kepada guru, karyawaan di sekolahnya. (sh)

Sukoharjo, kpu.go.id - Memasuki awal bulan September 2022 ini, Kamis (01/09/22) Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda, Anggota Cecep Choirul Sholeh, Ita Efiyati, Suci Handayani , Syakbani Eko Raharjo mengikuti rapat rutin bulanan. Rapat diikuti Sekretaris Suhadi, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Boedi Sulistyo, Kassubag Perencanaan Novi Andari, Kasubbag Hukum dan SDM Anton Praptono, Kasubbag Umum Keuangan dan Logistik Susi Wahyu dan Bendahara Ade Yosvita Mediastuti . Selain melakukan evaluasi capaian kegiatan juga melakukan perencanaan kegiatan dan strategi capaian kinerja dalam 4 bulan terakir di tahun 2022. “Bulan September masuk masa tiga bulan terakir di tahun 2022 untuk itu capaian kinerja untuk dimaximalkan.” Ujar Nuril saat membuka rapat. Masing-masing  divisi diminta  untuk melihat kembali dan memaximalkan perencanaan  yang sudah disusun disesuaikan dengan waktu efektif 3 bulan. Beberapa yang menjadi prioritas disepakati dalam rapat ini . Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Sukoharjo ini, merekomendasikan  masing-masing divisi untuk merumuskan strategi pencapaian kinerja secara lebih mendalam guna mendukung setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. (sh)  

Sukoharjo, kpu.go.id - Anggota KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo dan Suci Handayani ,didampingi Kasubbag Hukum  dan  SDM Anton Praptono dan Kasubbag Umum Susi Wahyu berkunjung ke Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Kabupaten Sukoharjo, Selasa (16/08/22). Kunjungan diterima oleh  Rektor Univet Bantara  Prof Dr Farida Nugrahani M.Hum beserta jajarannya di Ruang Rektorat. Suci Handayani mewakili ketua KPU Sukoharjo menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan selain silaturahmi juga memberikan informasi  Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Disampaikan juga tentang tahapan Pemilu  saat ini , aplikasi Lindungi Hakmu, sosialisasi pendidikan pemilih dan pembentukan badan adhoc (PPK, PPS, KPSS). Ia berharap mahasiswa berpartisipasi aktif dalam semua tahapan Pemilu termasuk mengunakan hak pilihnya . Terkait pembentukan badan adhoc  (PPK, PPS)seperti yang dikatakan Suci, prosesnya dimulai bulan Oktober 2022, membutuhkan 60 orang PPK dan 501 PPS. Sementara untuk KPPS dengan perkiraan jumlah TPS 2.913 (1 TPS untuk 300 pemilih) butuh 20.391 petugas  yakni 1 Tps dengan 7 orang. “Kebutuhan badan adhoc sangat besar, kami berharap pihak Univet bisa mendorong civitas akademik dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai badan adhoc.” Farida mengapresiasi kunjungan KPU Sukoharjo dan berkomitmen untuk  mensukseskan Pemilu 2024, hal itu sesuai dengan  Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama point ketiga. Dalam perbincangan muncul kesepakatan untuk menjalin kerjasama baik dalam  hal mahasiswa magang, sosialisasi pendidikan pemilih sampai mendorong mahasiswa dan civitas akademik sebagai penyelenggara badan adhok (PPK, PPS, KPPS). (sh)

Sukoharjo, kpu.go.id – Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Sukoharjo Ita Efiyati bersama Kasubag Hukum dan SDM Anton Praptono mengikuti  kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penatapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, bertempat di Hotel Mercure Covention Center Ancol, Jakarta, tanggal 5-7 Agustu 2022. Peserta  kegiatan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota  seluruh Indonesia sejumlah 1.125 orang .   Rakor tersebut diselenggarakan sebagai bentuk persiapan menghadapi potensi permasalahan hukum yang dapat timbul dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2024. Selain Ketua KPU Hasyim Asy’ari, tampak hadir  Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, serta jajaran pejabat eselon II Setjen KPU juga menghadiri rakor. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam sambutan dan pengarahan mengatakan pentingnya rakor yang digelar sebab sejak awal hingga akhir, Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD selalu memiliki potensi permasalahan hukum. “Rakor ini sangatlah penting mengingat  dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024  anggota DPR dan DPRD selalu memiliki potensi permasalahan hukum dari awal hingga akhir .”  Ia menegaskan jika KPU mengkoordinasi jajaran penyelenggara di bagian hukum, agar dapat mengidentifikasi potensi masalah dan menyiapkan strategi untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah hukum tersebut.  Predictable procedure and predictable result adalah salah satu indokator pemilu demokratis , oleh sebaba itu  harus ada kepastian hukum menjadi kunci. Hasyim juga mengingatkan jika KPU sesuai konstitusi adalah lembaga yang bersifat nasional, dan ada karakter dinamis. Konsekuensinya adalah apa yang sudah diatur KPU dalam PKPU, maka jajaran KPU mulai dari KPU pusat sampai KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus sama pemahamannya. Adapun narasumber  selama Rakor antara lain anggota KPU RI M. Afifudin, Idhan Holik, anggota Bawaslu RI  Totok Hariyono. (sh)

Sukoharjo,kpu.go.id -  Saat ini tahapan Pemilu 2024 pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Pendaftaran Parpol dan penyampaian dokumen pendaftaran   di KPU RI  tanggal 1-14  Agustus 2022. Dalam tahapan ini, KPU Kabupaten Sukoharjo membuka  helpdesk fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU Sukoharjo. Helpdesk ini dibuka sejak 1 Agustus lalu. “Helpdesk untuk memberikan pelayanan terhadap Parpol selama masa tahapan pendaftaran,verifikasi, penetapan parpol peserta Pemilu 2024. Parpol bisa konsultasi,”ucap Kordiv Tehnis Penyelenggara  Syakbani Eko Raharjo. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa helpdesk memberikan pelayanan melalui surat elektronik (sipolkpusukoharjo@gmail.com), pelayanan melalui pesan online (WA:085800023094), pelayanan melalui pertemuan online ( dibuat penjadwalan) , pelayanan melalui tatap mula/offline (di kantor KPU Sukoharjo Jl. Diponegoro no. 41 B Sukoharjo). Dengan jadwal pelayanan jam 08.00-17.00 WIB. Dalam bertugas, petugas helpdesk   menerapkan 3S, senyum, sapa dan salam juga bekerja sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayan kepada Partai Politik pada tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024. “Tentu dalam melayani Parpol petugas kami selalu melayani dengan baik menerapkan 3S senyum, sapa, salam agar parpol merasa nyaman saat melakukan konsultasi.” Tuturnya. Hingga hari ke-8  (08/08/22)  tercatat 5 parpol melakukan konsultasi ke helpdesk  melalui tatap muka   yakni  Partai  Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima),Partai Gerakan Perubahan Indonesia ( Garuda),  Partai Demokrat (PD)  dan Partai Masyumi. Kelima parpol tersebut konsultasi dan minta informasi tentang pendaftaran Parpol, persyaratan, memasukkan Sipol. Dari kelima Parpol tersebut , Prima merupakan parpol baru yang ikut mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024.  Sementara ini belum ada Parpol yang mengunakan layanan helpdesk melalui surat elektronik, pesan online, maupun pertemuan online.(sh)