Pemilu 2024

Sukoharjo, kpu.go.id -  Sebagai upaya mensukseskan Pemilu 2024, KPU Sukoharjo terus menjalin kerjasama dengan stakeholders. Seperti hari Rabu (07/09/22)  Anggota KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, Ita Efiyati dan Suci Handayani berkunjung ke pengurus Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Sukoharjo (BKGS Sukoharjo).

Suci menyampaikan informasi tahapan Pemilu 2024  dan beberapa hal penting dalam setiap tahapan, diantaranya pembentukan badan adhok Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada bulan Oktober 2022. Harapannya anggota BKGS berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat PPK,  dan berikutnya sebagai PPS dan KPPS.

“Pembentukan PPK pada bulan Oktober 2022, untuk setiap kecamatan butuh 5 orang sehingga membutuhkan 60 orang PPK untuk 12 kecamatan. Berikutnya disusul pembentukan PPS, 167 desa/kelurahan total 501 orang PPS.

Proses rekrutmen badan penyelenggara PPK, PPS, KPPS secara terbuka, kami berharap warga terutama dari jemaat gereja di Sukoharjo yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi mendaftarkan diri, ucap Suci.

Selama ini BKGS  sebagai salah satu mitra strategis  KPU Sukoharjo untuk mensukseskan Pemilu 2024, dan diharapkan  hal yang sama pada Pemilu 2024.

“Penyelenggaraan Pemilu selama ini didukung stakeholders salah satunya umat Kristen,khatolik sehingga kami berharap dukungan yang sama pada Pemilu 2024,” tambahnya.

Ita Efiyati menyampaikan informasi ketersediaan regulasi terkait Pemilu bisa diakses di JDIH KPU Sukoharjo.

“Jika ingin mengetahui lebih mendalam terkait regulasi dalam Pemilu bisa langsung akses JDIH KPU Sukoharjo,” tuturnya.

Pengurus BKGS dari berbagai kecamatan di Sukoharjo  diantaranya  Pendeta Zakheus Sutaji, Pendeta Daniel, Pendeya Zabat,  Pendeta Amost,  Pendeta Sukandi, Pendeta Sapto Legowo menyambut baik kedatangan KPU Sukoharjo dan menyatakan komitmen  bekerjasama  mensukseskan Pemilu 2024.

Diskusi berlangsung di   kantor  sekretariat BKGS  yang berada di  Geraja Bethel Tabernakel Yesus Juruselamat RT 01 RW 06 Nguter   ini   berlangsung menarik  dan  dinamis.

Pendeta Sapto Legowo mempertanyakan upaya KPU untuk meminimalisir petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu dan berharap hal itu tidak terjadi lagi pada Pemilu 2024.

“Apakah akan ada santunan lagi untuk petugas yang meninggal atau sakit? Kami berharap tidak ada lagi yang meninggal seperti Pemilu 2019,” ucap Sapto.

Perihal sosialisasi yang kurang maximal sampai ke masyarakat yang tinggal dipelosok desa menjadi sorotan Pendeta Sukandi. Masih ada masyarakat yang tidak tahu cara mencoblos dengan benar sehingga surat suara rusak, sosialisasi hendaknya sampai ke pelosok desa,katanya.

Suci menanggapi, KPU berusaha meminimalisir penyelenggara sakit atau meninggal, salah satunya mengupayakan proses rekapitulasi di upayakan lebih cepat dengan alat bantu mesin /printer fotocopy   sehingga KPPS tidak menulis puluhan lembaran BA yang menyita waktu dan tenaga, kemudian juga ada  kenaikan honor KPPS (ketua menjadi Rp 1,2 jt dulu 550 rb, anggota Rp 1,1, jt dulunya 500 rb) hal ini sebagai upaya untuk memberikan apresiasi kepada KPPS. Terkait  santunan tetap diberikan seperti pada Pemilu 2019 meliputi meninggal, cacat, sakit ringan, sakit berat, dll.

Perihal sosialisasi terus diupayakan menjangkau masyarakat semaksimal mungkin karena KPU Sukoharjo dibantu PPK, PPS dalam sosialisasi. (sh)