Harus Ada Konsesus Bersama Tidak Mengunakan Politik Identitas dan Isu SARA
Sukoharjo, kpu.go.id – KPU Sukoharjo menugaskan anggotanya Suci Handayani sebagai narasumber dalam acara Diskusi Kebangsaan dengan tema “Mitigasi Polarisasi dan Konflik Akibat Politik Identitas pada Penyelenggraan Pemilu dan Pemilihan yang digelar Polres Sukoharjo. Diskusi digelar di Gedung H Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo, Rabu (28/9/2022). Diskusi ini dalam upaya mengantisipasi munculnya polorisasi dan politik identitas di Pemilu 2024.
Di Pemilu Serentak 2019 Pilpres dan Pileg , fokus perhatian masyarakat teralih ke pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Pemilih pemula kurang menelusuri rekam jejak caleg dan programparpol. Tetapi lebih memperhatikan capres-cawapres. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor keterbelahan atau polarisasi di masyarakat, tutur Suci dalam paparannya.
Masyarakat lebih tertarik melihat pilpres, sehingga muncul simbolisasi dan isu-isu SARA. Masyarakat melihat capres dari pendukungnya. Agama, suku, budaya, dan lain-lain. Selain itu, perang sosmed jugaterjadi dengan begitu masif. Hoaks juga menjadi salah satu faktor penting munculnya polarisasi. KPUmenjadi salah satu pihak yang menjadi sasaran hoaks. Capres-cawapres di Pemilu 2019 saling berebut dukungan ulama, beradu survey, saling klaim sikap politik, dan saling menarasikan kecurangan. Hal tersebut dapat menggerogoti falsafah dasar bangsa.
“Belajar dari pengalaman Pemilu 2019 , kita berharap pengalaman Pemilu terkait politik identitas yang mengakibatkan polarisasi masyarakat tidak terulang di Pemilu 2024. “tegasnya.
Pemilih pemula dan pemilih milenial memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa menjadi contoh yang baik. Tidak hanyadalam Pemilu, tapi juga dalam konteks penggunaan media sosial yang bijak. Harus ada konsensus bersama untuk tidak menggunakan politik identitas dan isu-isu SARA sebagai alat untuk mendulang suara di Pemilu yang akan datang.
Selain itu, harus ada penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif bagi pihak-pihak yangmenggunakan politik identitas sebagai komoditas politik. Di tahun politik, akan ada buzzer, tim sukses, dan relawan yang saling beradu. Parpol memiliki tanggung jawab untuk membangun literasi politik dan literasi media dengan baik. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus bijaksana dalam menggunakan sosial. Mahasiswa tidak boleh ikut menyebarkan hoaks.
Pemilu memang masih 2024, tapi tahapan sudah mulai berjalan. Diskusi ini sebagai triger bagi mahasiswa agar ikut aktif mengawal dan berperan dalam pemilu,” kata AKBP Wahyu Kapolres Sukoharjo dalam sambutannya. Sering munculnya permasalahan mengenai peredaran “hate speech”, hoax, polarisasi, politik identitas sehingga menjadikan masyarakat terbelah. Politik identitas yang terjadi menggunakan isu sara sehingga berpotensi terjadinya gesekan di tengah masyarakat karena adanya perpecahan.
“Politik identitas berpotensi memecah belah bangsa sehingga dengan diskusi diharapkan semakin tumbuh kesadaran masyarakat khususnya mahasiswa untuk ikut mengantisipasi adanya politik identitas tersebut. “Tambahnya. Kami berharap mahasiswa ikut berperan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi dengan berita atau informasi hoax dan lainnya, katanya.
Selain KPU Sukoharjo, narasumber lainnya Ketua Bawaslu, Kepala Kesbangpol, Koordinator Forum LSM, Direktur OMah Ijo Lintas Kultural . Letkol Czi Slamet Riyadi hadir sebagai keynote speaker bersama Kapolres Sukoharjo.(sh)
