Pemilu 2019

KPUSKH-Ucapan terima kasih disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat membuka Rapat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pemilu 2019, di Ruang Sidang Paripurna I, MPR, Minggu (20/10/2019). Apresiasi ini diberikan usai penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dilaksanakan berjalan dengan sukses dan lancar. “Atas nama pimpinan dan majelis kami sampaikan terimakasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ucap Bambang.  Ucapan serupa juga disampaikan untuk penyelenggara pemilu lainnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Juga kepada stakeholder kepemiluan lainnya seperti Kepolisian, TNI, Mahkamah Konstitusi (MK), partai politik dan institusi lain ditingkat pusat dan daerah. “Dan paling utama kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah sukarela dan penuh kegembiraan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu hingga sampailah pada agenda penting kenegaraan hari ini,” tutur Bambang. Harapan KPU di Hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ditemui sebelum pelantikan, Ketua KPU RI Arief Budiman yang hadir bersama Anggota Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan serta Ilham Saputra menyampaikan harapan kepada dua pemimpin baru di Indonesia tersebut. Terutamanya menyangkut regulasi terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dirasa belum sempurna. “Kami harap DPR dan pemerintah bisa membahas ini agar Pemilihan 2020 lebih baik,” ucap Arief. Arief melanjutkan bahwa regulasi yang perlu disempurnakan seperti usulan penggunaan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap) yang rencananya akan digunakan pada pemilihan di 270 daerah tersebut.(sumber. kpu.go.id) Ucapan terima kasih disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat membuka Rapat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pemilu 2019, di Ruang Sidang Paripurna I, MPR, Minggu (20/10/2019). Apresiasi ini diberikan usai penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dilaksanakan berjalan dengan sukses dan lancar. “Atas nama pimpinan dan majelis kami sampaikan terimakasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ucap Bambang.   Ucapan serupa juga disampaikan untuk penyelenggara pemilu lainnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Juga kepada stakeholder kepemiluan lainnya seperti Kepolisian, TNI, Mahkamah Konstitusi (MK), partai politik dan institusi lain ditingkat pusat dan daerah. “Dan paling utama kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah sukarela dan penuh kegembiraan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu hingga sampailah pada agenda penting kenegaraan hari ini,” tutur Bambang. Harapan KPU di Hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ditemui sebelum pelantikan, Ketua KPU RI Arief Budiman yang hadir bersama Anggota Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan serta Ilham Saputra menyampaikan harapan kepada dua pemimpin baru di Indonesia tersebut. Terutamanya menyangkut regulasi terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dirasa belum sempurna. “Kami harap DPR dan pemerintah bisa membahas ini agar Pemilihan 2020 lebih baik,” ucap Arief. Arief melanjutkan bahwa regulasi yang perlu disempurnakan seperti usulan penggunaan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap) yang rencananya akan digunakan pada pemilihan di 270 daerah tersebut.(sumber. kpu.go.id)

KPUSKH-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menuntaskan tugas penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan mengantarkan 575 calon DPR terpilih serta 136 anggota DPD terpilih 2019-2024 menjalani proses pelantikan, di Gedung Parlemen pada Selasa (1/10/2019). Ketua KPU RI, Arief Budiman, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Wahyu Setiawan, Hasyim Asy’ari, Ilham Saputra serta Pramono Ubaid Tanthowi tampak hadir mengantarkan 711 calon DPR dan DPD terpilih membacakan sumpahnya dihadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Pelantikan yang dilakukan dalam sebuah Rapat Paripurna juga turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.   Rapat dibuka dengan pengumuman yang disampaikan Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim terkait calon DPR terpilih dengan usia tertua Abdul Wahab Dalimunthe (80 tahun) dari Partai Demokrat Dapil Sumut I dan calon DPR dengan usia termuda Hillary Brigitta Lasut (23 tahun) dari Partai NasDem Dapil Sulawesi Utara. Dilanjutkan dengan calon DPD terpilih dengan usia tertua Sabam Sirait (82 tahun) dari Dapil DKI Jakarta serta calon DPD dengan usia termuda Jiallica Maharani (22 tahun) dari Dapil Sumatera Selatan. Oleh Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, dua nama tersebut (Abdul Wahab Dalimunthe-Hillary Brigitta Lasut) kemudian ditunjuk untuk menjadi pimpinan DPR RI sementara. Hal senada juga dilakukan Sekjen DPD RI Reydonnizar Moenek yang menunjuk Sabam Sirait-Jiallica Maharani sebagai pimpinan DPD RI sementara. Selanjutnya, keempat orang tersebut menjalankan tugas memimpin jalannya rapat paripurna yang puncaknya adalah pembacaan sumpah dan janji oleh seluruh anggota DPR dan DPD terpilih. Pengambilan sumpah diikuti oleh seluruh anggota dewan, yang seremonialnya diwakili oleh anggota beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu serta Budha dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Duet pemimpin sementara DPR dan DPD, Abdul Wahab Dalimunthe-Hillary Brigitta Lasut serta Sabam Sirait-Jiallica Maharani sukses menjalankan tugas sebagaimana amanat yang diberikan. Mereka tampak kompak meskipun terpaut usia yang cukup jauh. Usai dua pelantikan anggota terpilih DPR dan DPD, rangkaian acara kenegaraan berlanjut dengan pelantikan Anggota MPR 2019-2024. Kembali dua nama anggota MPR terpilih dengan usia tertua, Sabam Sirait (DPD) serta Hillary Brigitta Lasut (DPR) memimpin jalannya rapat paripurna. Sebagaimana proses sebelumnya, 711 anggota MPR terpilih kemudian menjalani proses sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua MA Hatta Ali. Sidang paripurna pun ditutup dengan pembacaan doa untuk keselamatan dan kemajuan bangsa. SH(sumber.kpu.go.id)

KPUSKH- Ahli waris penyelenggara Pemilu 2019 Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia telah menerima santunan dari KPU RI. Santunan tersebut diberikan kepada 3 orang penyelenggara yang meninggal pada saat menjalankan tugas sebagai KPPS dan Linmas.   “KPU RI telah memberikan santunan kepada ahli waris penyelenggara Pemilu ad hoc yang meninggal dunia pada bulan Juli dan Agustus 2019 lalu.” Ujar Suci Handayani, anggota KPU divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sukoharjo, baru-baru ini. Berdasarkan data dari KPU Sukoharjo, jumlah penyelenggara yang meninggal ada 4 orang terdiri dari 2 petugas Kelompok Penyelenggara  Pemungutan Suara (KPPS) dan 2 orang Linmas. Sementara penyelenggara adhoc yang  sakit ada 18 orang.  Suci menyampaikan hingga saat ini 3 orang yang meninggal sudah mendapatkan santunan, tetapi 1 orang belum dapat dipastikan dapat menerima santunan  karena pelaporannya sudah melebihi tengat waktu yang ditentukan KPU RI. KPU Kabupaten/kota  tidak  memberikan uang santunan kepada ahli waris karena semua uang santunan langsung cair ke rekening ahli waris. "Uang santunan dikirimkan langsung lewat rekening ahli waris , tidak melalui KPU Kabupaten Sukoharjo, kata Suci. Ia menjelaskan bahwa masing-masing ahli waris menerima uang  sejumlah @36 juta. Tetapi ada ahli waris di  beberapa kabupaten/kota yang menerima uang santunan secara simbolik dari KPU RI. “Santunan tidak bisa mengantikan duka dan kehilangan keluarga almarhum, tetapi kami berharap bisa sedikit meringankan beban keluarga,” tambah Suci mengakhiri pembicaraan. (SH) (foto hanya sebagai ilustrasi pemberian santunan)

KPUSKH-Laiknya pemilihan pada umumnya, pelajar SMA 3 Sukoharjo mengelar Pemilihan Umum Ketua OSIS (Pemilos) untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2019-2020. Pemilos di laksanakan  dengan beberapa tahapan seperti pencalonan, kampanye, dan pemungutan dan penghitungan  suara yang jatuh pada hari ini Rabu (2/10/2019) di Aula SMA 3 Sukoharjo. Pemilos diikuti 3 orang calon ketua OSIS  dan 2 orang calon wakil ketua. Pemungutan suara di mulai tepat pukul 08.30 yang diawali dengan pengambilan sumpah janji panitia penyelenggara atau semacam petugas KPPS dalam Pemilu. Semua murid sejumlah 1080 menjadi pemilih yang mengunakan  hak pilihnya  secara bergantian perkelas. Satu persatu pemilih yang sudah datang menunggu panggilan dipanggil satu persatu untuk menerima surat suara yang berukuran setengah kertas folio. Kemudian panitia mengarahkan pemilih untuk mencoblos surat suara , memasukkan ke kotak suara dan mencelupkan jari pada tinta sebagai tanda sudah mengunakan hak pilihnya dan diakhiri dengan membubuhkan tandatangan daftar hadir.     Jauh sebelum pemungutan dan penghitungan suara, masing-masing kandidat melakukan kampanye dari kelas ke kelas. Road show ini juga bertujuan untuk membeberkan visi misi dan sekaligus mensosialisasikan program-program jika terpilih menjadi ketua OSIS. Selain kampanye lewat kelas, semua kandidat juga diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan program-programnya secara umum saat upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemarin. Menariknya, panitia Pemilos  juga mengelar debat terbuka yang diselenggarakan sehari jelang pemungutan dan penghitungan suara. Dalam kegiatan debat ini semua kandidat diberikan kesempatan memaparkan visi dan misi serta menjawab pertanyaan panelis yang terdiri dari 4 orang. Anggota KPU Sukoharjo, Suci  Handayani didaulat menjadi salah satu panelis. “Kami memberikan apresiasi kepada pembina OSIS SMA 3 dan panitia Pemilos yang hari ini sudah memberikan Pendidikan politik yang baik bagi lingkungan sekolah. Pemilos  sebagai salah satu bentuk demokrasi di sekolah layak di teruskan. Dengan Pemilos ini terutama siswa yang belum pernah mengunakan hak pilihnya dalam Pemilu akan mendapatkan gambaran tentang Pemilu. “ tutur Suci . Apalagi tanggal 23 September 2020 di Sukoharjo ada Pilkada serentak untuk Pemilihan Bupati Wakil Bupati, diharapkan partisipasi siswa yang tanggal tersebut sudah mempunyai hak pilih, tambahnya.(SH)

KPUSKH-Menjelang pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan MPR Periode 2019-2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan berbagai catatan kilas balik pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Capaian-capaian tersebut akan menjadi warisan positif bagi demokrasi di Indonesia. Saat ini Indonesia bukan hanya dinilai mampu menahan kestabilan demokrasi, tetapi banyak negara berniat belajar pemilu dan demokrasi dari Indonesia.   Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan hal tersebut saat menggelar kegiatan Malam Ramah Tamah bersama seluruh Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD, di Jakarta Minggu (29/9/2019)    Perlu diketahui, KPU memfasilitasi Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD mulai dari registrasi, transportasi, akomodasi, hingga mengantarkan ke Gedung Nusantara DPR MPR untuk pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan MPR serta diserahterimakan kepada Sekretariat Jenderal DPR, DPD dan MPR pada tanggal 1 Oktober 2019.     "Catatan penting Pemilu 2019 antara lain jumlah pemilih, penyelenggara dan kandidat terbesar yang dilaksanakan serentak dalam hari yang sama. Lebih dari 200 ribu kandidat yang berkompetisi mewakili lebih dari 260 penduduk Indonesia, dan hasilnya adalah tentu orang-orang pilihan. Bahkan pada Pemilu 2019 ini 99,5 persen hasil TPS sudah bisa diakses di laman KPU dan LHKPN calon terpilih juga sudah 100 persen diselesaikan. Ini warisan yang luar biasa," tutur Arief di depan 711 orang dengan rician 575 anggota DPR dan 136 orang anggota DPD.    Arief menambahkan, pasca reformasi Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014, tren partisipasi masyarakat cenderung menurun. Namun pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi meningkat tajam hingga mencapai 82 persen. Keberhasilan ini bukan hanya peran KPU, Bawaslu dan DKPP, tetapi juga peran penting partai politik dan para calon yang bergerak luar biasa dalam mendukung tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019.    Di kesempatan yang sama, Komisioner KPK Alexander Marwata sebagai keynote speaker turut menyampaikan paparannya tentang tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi di depan para Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD.   "Perjuangan untuk pemberantasan korupsi ini butuh kerja sama dan kerja keras bersama, bukan hanya KPK, tetapi butuh peran serta seluruh lembaga negara. Angka penindakan korupsi KPK hampir 67 persen berasal dari partai politik, DPR, DPRD dan kepala daerah, hingga mencapai hampir 400 orang. Ini bukan prestasi, tetapi tragedi, karena wakil rakyat dan pilihan rakyat yang amanahnya disalahgunakan. Salah satu akar persoalannya adalah mahalnya biaya politik, sehingga muncul pendapat agar pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara langsung seperti sekarang ini," papar Alexander.   Alexander juga meluruskan, bahwa keberhasilan KPK itu bukan diukur dari berapa banyak pelaku korupsi yang ditangkap, tetapi bagaimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bisa naik dan investasi lancar di Indonesia. KPK saat ini pun telah mempunyai program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan berbagai pihak, namun Alexander menyoroti program KPK ini malah tidak banyak diberitakan dan hanya OTT yang sering menjadi bahan pemberitaan di media massa. (sumber. kpu.go.id)

oleh : Suci Handayani Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM Dalam setiap gelaran pemilu atau pemilihan, partisipasi masyarakat memegang kunci penting karena menentukan sukses tidaknya suatu penyelenggaraan. Meski bukan jadi faktor satu-satunya, namun apabila partisipasi masyarakat rendah maka pemilu maupun pemilihan niscaya tidak berarti. Partisipasi masyarakat sendiri (khususnya pemilu) diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 20118 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu, yang dijabarkan sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat (yang) didalamnya terdapat kehadiran partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam pemilu. Partisipasi menurut Rose Marie Nierras  dimaknai dengan kehadiran dan representasi (2002). Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.  Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan memberikan hak suaranya  merupakan komponen penting dalam demokrasi. Mencermati pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu, salah satu hal menariknya adalah partisipasi  masyarakat yang meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Hal ini (kemungkinan) bisa jadi penanda demokrasi di Indonesia semakin matang (karena partisipasi menjadi salah satu aspek penting dalam demokrasi). Atau ada ketertarikan dan antusiasme masyarakat terhadap Pemilu 2019 yang baru pertama kali dilaksanakan serentak dengan memilih presiden/wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kehadiran atau jumlah pemilih merupakan salah satu indikator penting kepercayaan masyarakat atas proses demokrasi di sebuah negara dan bentuk partisipasi riil warga atas masa depan bangsanya. Tingginya jumlah suara pemilih juga menandakan masyarakat punya harapan besar terhadap demokrasi. Sebaliknya jumlah pemilih rendah banyak dikaitkan dengan sikap pemilih apatis  yang menandakan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada proses politik di negaranya. Secara nasional, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019  yaitu 81 persen lebih atau meningkat hampir 10 persen jika dibandingkan pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014 partisipasi pilpres sebesar 70 persen sementara pileg 75 persen. Jumlah pemilih Pemilu 2019 (di dalam dan luar negeri) mencapai 199.987.870, sementara terdapat  158.012.506 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau mencapai kisaran 81 persen. Khusus di Jawa Tengah, tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 sebesar 80 persen atau meningkat 5 persen dibandingkan pemilu sebelumnya. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri catatan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menorehkan angka tertinggi sepanjang penyelenggaraan pemilu yakni mencapai 82 persen, baik untuk pileg (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten sebesar 82,02 persen dan pemilu DPD tercatat 82,07 persen) maupun pilpres 82,25 persen. Angka tersebut meningkat 5,43 persen  jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 lalu, pileg (75,42 persen) dan pilpres (76,82 persen). Catatan partisipasi pemilih  tertinggi  sendiri pernah ditorehkan di Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2004 sebesar 80,83 persen untuk pileg dan 78,39 persen untuk pilpres putaran pertama. Namun diputaran kedua pilpres menurun 76,59 persen.   Faktor Meningkatnya Partisipasi Pemilih Laiknya gelaran demokrasi, pemilu juga selalu dinaungi kekhawatiran akan tingginya angka golput. Juga di Pemilu 2019 yang dibayangi kekhawatiran apatisnya masyarakat akan penentuan pemimpinnya, apalagi pemilu edisi ke-12 tergolong lebih rumit jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pun jauh hari sudah dilakukan oleh pemerintah maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pemerintah membuat kebijakan memperpanjang masa perekaman data KTP elektronik (KTP-el) dan memberikan kemudahan bagi warga yang belum mempunyai KTP-el dengan menerbitkan surat keterangan (suket) sebagai syarat mencoblos. Di Sukoharjo ruang ini membuat masyarakat berbondong untuk mengurusnya, tercatat dari Desember 2018 sampai jelang 17 April 2019 ada 13.810 orang yang melakukan pengurusan KTP-el di dispendukcapil. Kedua, KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menjangkau beragam kelompok masyarakat. Melalui program Relawan Demokrasi (Relasi) KPU menyasar 10 basis pemilih mulai dari keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus,  kaum marginal,  komunitas, keagamaan,  warga internet. Dari jumlah DPT Kabupaten Sukoharjo di Pemilu 2019 sebesar 669.546 orang, 15.735 merupakan pemilih pemula sementara dari pemilih DPK sebesar 12.537 orang  hampir 90 persennya adalah pemilih pemula. Sosialisasi KPU Sukoharjo juga dilakukan dengan berbagai metode seperti komunikasi tatap muka, pertemuan forum warga, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, mobilisasi sosial, pemanfaatan budaya popular, pemanfaatan budaya lokal/tradisional. Sosialisasi juga menyasar di keramaian masyarakat, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya. Cara ini cukup menggugah kesadaran pemilih untuk datang ke TPS mengunakan hak politiknya. Menariknya banyak elemen masyarakat yang juga meminta bahan sosialisasi kepada KPU Sukoharjo untuk kembali meneruskan sosialisasi kepada masyarakat. Kerelaan ini menandakan  antusias warga dalam menyukseskan pemilu dengan memberikan sosialisasi secara berjenjang. Khusus pemanfaatan media sosial, dilakukan sebagai strategi sosialisasi karena mudah, murah, efektif, cepat juga memegang peran penting. Upaya mendongkrak partisipasi juga disumbang oleh peserta pemilu itu sendiri. Terutama calon presiden dan wakil presiden yang berkampanye sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019 . Pengerahan dan konsolidasi pendukung masing-masing calon diyakini juga jadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan partisipasi pemilih. Dan ini terlihat semakin masif diakhir masa kampanye. Keempat, upaya mengangkat partisipasi juga turut disumbang dari meningkatnya jumlah caleg perempuan dalam Pemilu 2019. Jumlah caleg perempuan (DPR) pada Pemilu 2019 mencapai 3.194 atau memenuhi kuota 30% caleg perempuan seperti yang diatur dalam Undang-undang (UU) Pemilu. Angka itu meningkat hampir 50% dari Pemilu 2014 sebesar 2.467 orang. Banyaknya caleg perempuan yang mengusung program terkait isu perempuan dan anak (ditujukan untuk meraih simpati pemilih perempuan dan pemula) bahkan menarik minat pemilih laki-laki datang ke TPS. Hal ini banyak disebabkan isu yang dibawa juga menyinggung masalah kesehatan, keluarga, pendidikan, usaha kecil menengah. Beberapa caleg perempuan dari DPR RI bahkan rajin blusukan ke Sukoharjo, berkampanye dengan kemasan menarik seperti mengelar pasar murah  untuk mendongkrak perolehan suara. (sumber. kpuri.go.id)