Pemilu 2019

KPUSKH-Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Indonesia menjadi perhatian dunia. Kesuksesannya membuat sejumlah negara kini berkeinginan untuk mempelajarinya lebih jauh. Pemilu 2019 sendiri selain berjalan dengan aman dan damai juga sukses mencapai tingkat partisipasi yang sangat memuaskan di angka 81 persen. Ketua KPU RI, Arief Budiman mengakui banyaknya negara yang mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019. Mereka juga telah menyatakan minatnya untuk mempelajari langsung proses pemilu yang telah digelar 17 April 2019 lalu tersebut. “Saya bicara di forum internasional banyak pihak yang mengapresiasi dan beberapa negara akan datang ke Indonesia untuk belajar pemilu serentak yang untuk pertama kalinya digelar,” ungkap Arief, saat membuka Konsolidasi Regional (Konreg) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Gelombang II di Gedung Graha Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Kamis (12/9/2019).   Menurut Arief prestasi yang telah dicapai ini haruslah dipertahankan. Dia mengajak agar jajaran KPU hingga tingkat terbawah terus meningkatkan kinerja, bekerja transparan dan menjaga integritas. “Tingginya tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu, sengketa pemilunya yang sedikit serta kinerja penyelenggara pemilu bagus, juga menjadi tambahan catatan positif. Buat pemilu ini transparan, hingga semua orang bisa mengakses setiap tahapan pemilu,” tutur Arief. Meski begitu Arief mengakui penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak terlepas dari kekurangan. Kelemahan ini harus segera diperbaiki untuk penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya. "Seperti Situng (masih) berjalan lambat, ini otokritik untuk kita. Di era sekarang kecepatan menjadi penting. Kalau ini kita jaga, semoga demokrasi kita semakin jadi lebih baik dan lebih mendapatkan apresiasi dari banyak pihak," ujar Arief.  Sebelumnya Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur Syarifah, dalam laporannya mengatakan kegiatan konreg diselenggarakan untuk mengevaluasi seluruh tahapan sosialisasi. Selain itu untuk menyusun strategi mencapai target partisipasi masyarakat serta mencegah hoaks dalam pelaksanaan Pemilihan 2020. Hadir dalam Konreg II, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tantowi, Viryan dan Wahyu Setyawan, Ketua DKPP RI Harjono, Ketua komisi II DPR RI Zainuddin Amali, Anggota Bawaslu RI Afifuddin, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Steven Kandouw, Wakil Walikota Manado, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara. Peserta Konreg II berasal dari KPU provinsi dan kabupaten wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. (sumber kpu.go.id)

KPUSKH-Usai dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, Kamis (12/9/2019) malam, kegiatan Konsolidasi Regional (Konreg) Partisipasi Masyarakat (parmas) Gelombang II berlanjut ke sesi pemaparan. Sejumlah narasumber kompeten dihadirkan dan memberikan sejumlah pesan. Di antaranya Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono serta Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin. Sesi ini sendiri dimoderatori Anggota KPU RI Wahyu Setiawan. Dalam pesannya, Zainuddin Amali mengajak jajaran KPU untuk bekerja dengan solid dan bertanggungjawab. Menurut dia tugas seorang penyelenggara pemilu juga dilindungi oleh Undang-undang (UU) sehingga tidak perlu takut dan khawatir. “Pemilu itu menjadi tanggung jawab kita bersama, jangan takut karena  penyelenggara pemilu dalam koridornya dilindungi oleh UU,” ujar Zainuddin. Dia juga sepakat dengan tuntutan agar penyelenggara pemilu bekerja cepat dan transparan. Era saat ini menuntut semua pekerjaan bisa diketahui masyarakat dan mendapat pengawasan publik. “Itu menjadi modal penting untuk penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah,” kata Zainuddin.   Dikesempatan selanjutnya Harjono mengingatkan kepada peserta konreg bahwa kerja sebagai penyelenggara pemilu adalah tugas yang sangat mulia. Selain meningkatkan pemahaman pemilu kepada masyarakat, mereka juga mendukung keberlangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. “Oleh karenanya penyelenggra pemilu dapat dianggap sebagai pahlawan demokrasi,” ujarnya. Dikesempatan terakhir Mochammad Afifudin mengingatkan potensi munculnya kembali isu SARA pada Pemilihan Serentak 2020. Potensi ini perlu disikapi bersama oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) guna mengantisipasinya.(sumber.kpu.go.id)

KPUSKH-Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Apresiasi itu disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU RI itu saat memberi pengarahan Evaluasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/9/2019).     Seperti diketahui, selama pelaksanaan Pemilu Serentak lalu, tahapan teknis pemilu berhasil dilalui dengan baik sesuai jadwal tenggat waktu yang telah ditentukan undang-undang.   "Saya ingin sampaikan apresiasi kami kepada seluruh jajaran divisi teknis, para kabag, kasubag, operator, terima kasih terutama para ketua divisi karena menghadapi masalah menyelesaikan masalah memastikan jajarannya bekerja dengan baik. Ini membanggakan kami akhirnya KPU RI bisa selesaikan tahapan sebelum batas waktu yang ditentukan," ungkap Evi.     Evi mengatakan kesuksesan tersebut tidak lepas dari penyelenggaraan pemilu di KPU provinsi dan kabupaten/kota. "Kunci kita adalah pengendalian teman-teman di daerah. sehingga kita bisa selesaikan di batas akhir. Ini tentu saja kami sangat apresiasi," tambah Evi.   Kendati sukses di 2019, Evi tetap mengingatkan kepada jajarannya untuk memberikan atensi pada Pemilihan 2020 mendatang. Apalagi tensi politik antara pemilu dengan pemilihan berbeda.   "Perbedaan tekanan ini karena ada kekuatan politik di tingkat lokal yang akan mencoba memengaruhi teman-teman oleh karena itu mari sama-sama melalui evaluasi ini kita fokus dan beri masukan pada pemilu sebelumnya sehingga kita bisa mencegah, antisipasi dan dapatkan formula hadapi persoalan yang akan dihadapi," tandasnya.   Ingatkan Tingkatkan Kualitas Pemilu Sementara itu, Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi berharap evaluasi teknis pemilu dapat dijadikan ruang perbaikan peningkatan kualitas pemilu ke depan. Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Banten itu menilai pelaksanaan pemilu ke depan jangan hanya sekedar terlaksana tetapi terus ada terobosan dan peningkatan."Pemilu kita tidak boleh hanya sekedar terlaksana tapi harus tetap ada perbaikan penyelenggraannya," tutupnya.(sumber. kpu.go.id)

KPUSKH-Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil meraih predikat Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik kategori Tingkat Lembaga Non Struktural 2019 pada JDIHN Award 2019, Selasa (10/9/2019). Penghargaan yang diinisiasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) ini diberikan atas penilaian pengelolaan JDIH KPU yang dianggap terbaik. Ketua KPU RI Arief Budiman bersyukur dengan apresiasi yang diberikan Kemenkumham atas kinerja JDIH KPU. Menurut dia sudah menjadi prinsip penyelenggara pemilu untuk berinovasi, bekerja cepat dan transparan agar kerja kepemiluan bisa dirasakan masyarakat. "Mengingatkan inovasi, kecepatan dan penyediaan  informasi sangat penting di era sekarang dan bagi KPU sendiri menjadi sangat krusial karena untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemilu kita salah satunya melalui transparansi informasi dan akuntabilitas," kata Arief saat ditemui usai menerima penghargaan.  Menurut Arief melalui sistem informasi yang dibuat KPU, publik selama ini sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan  informasi. Dan khusus JDIH KPU, yang disebutnya juga rutin menerbitkan keputusan-keputusan maupun peraturan. "Jadi tidak ada lagi kesulitan dalam mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Cepat, mudah dan up to date," lanjut Arief. Arief pun merespon sambutan Menkumham Yasonna H Laoly yang mengaku terbantu dengan sistem informasi yang dimiliki KPU. Terutama pasca Pemilu 2019 dimana setiap partai, calon maupun masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. "Situng kemarin salah satu bentuk akuntabilitas KPU dalam memberikan transparansi informasi dimana contohnya pak menteri dapat melihat langsung hasil suara yang didapatnya. Kedepannya semoga kementerian dan lembaga publik dapat memberikan informasi publik yang cepat, mudah dan transparansi sesuai dengan tugas dan kepentingan masing-masing," tutup Arief. Sebelumnya dalam sambutan, Yasonna berulang kali menyampaikan apresiasi kepada KPU yang disebutnya sukses membangun sistem informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain JDIH, Situng disebutnya membantu dalam memberikan informasi cepat dan akurat bagi publik. Yasonna melanjutkan bahwa sistem seperti yang dimiliki KPU tentu tahan uji karena informasi yang disajikan penting dan berdampak pada demokrasi. "Salah informasi salah mengambil keputusan. Itu sebabnya informasi yang disampaikan pada momen penting itu pasti tahan uji KPU itu berdampak pada demokrasi," tutup Yasonna. JDIHN Award 2019 sendiri ada 10 kategori. Selain Tingkat Lembaga Non Struktural, kategori lain Tingkat Kementerian, Tingkat Lembaga Negara, Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Tingkat Pemerintah Provinsi, Tingkat Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Tingkat Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten, Tingkat Bagian Hukum Pemerintah Kota, Tingkat Sekretariat DPRD, Tingkat Perpustakaan Hukum.  KPU Ramaikan JDIHN Expo 2019 Sementara itu dikesempatan yang sama jajaran Biro Hukum Setjen KPU RI ikut meramaikan JDIHN Expo 2019. Pameran yang diikuti kementerian, lembaga serta pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) ini jadi ajang unjuk kelebihan sistem JDIH masing-masing instansi.   KPU RI sendiri hadir dengan JDIH yang sangat memudahkan masyarakat karena tidak hanya tersedia di laman jdih.kpu.go.id tapi publik juga bisa mengunduh melalui aplikasi android playstore.  Pengunjung yang datang ke stan milik KPU pun cukup banyak. Selain mendapat pengetahuan mengenai seluk beluk JDIH KPU, mereka juga diajak untuk paham dengan games yang mendidik. (sumber. kpu.go.id)

KPUSKH- Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, KPU Sukoharjo gelar serangkaian perlombaan, pada Jumat (2/8/2019) di halaman kantor KPU Sukoharjo. Semua komisioner dan staf KPU tampak hadir mengikuti semua perlombaan yang digelar di hari pertama. “Serangkaian lomba ini dalam rangka ikut memeriahkan peringatan HUT RI, semua komisioner dan staf KPU wajib ikut,” jelas Putri salah satu panitia. Lebih lanjut ia mengatakan kalau lomba akan dilaksanakan dua kali yaitu minggu ini dan minggu depan dengan jenis lomba individu dan kelompok. Untuk lomba individu seperti memasukkan pensil ke dalam botol , memakan kerupuk dan tenis meja. Sementara lomba kelompok seperti estafet terong, estafet balon, memasukkan telur ke dalam kardus dan futsal. “Kami senang bisa ikut mengisi peringatan HUT RI ke-74 tahun ini dengan mengikuti lomba yang digelar panitia. Ini salah satu bentuk kami cinta tanah air dan bangsa dan bersyukur atas kemerdekaan Indonesia,” papar Ita Efiyati komisioner KPU Sukoharjo. Kemeriahan lomba semakin pecah saat sejumlah peserta lomba berjatuhan ketika bersenggolan saat mengikuti lomba balon secara berpasangan.(SH)

KPUSKH-Terdapat sejumlah perwakilan Parpol yang terlambat mengambil Alat Peraga Kampanye (APK ), serta beberapa Liaison officer (LO) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Demikian salah satu catatan KPU Sukoharjo dalam kegiatan evaluasi fasilitasi kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Wisma Boga Sukoharjo (1/8). Tidak semua DPD mempunyai perwakilan atau LO di Sukoharjo sehingga beberapa APK DPD tidak diambil. Sesuai mekanisme setelah kami pastikan tidak ada LO maka APK kami kembalikan ke KPU Provinsi, jelas komisioner KPU Sukoharjo, Suci Handayani. Secara umum KPU Sukoharjo telah melaksanakan fasilitasi kampanye pemasangan APK sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam PKPU. Sementara itu Ketua Bawaslukab Sukoharjo, Bambang Muryanto menyatakan pihaknya selalu berusaha proaktif dalam tugas pemantauan dan pengawasan kampanye pemilu. “Sesuai dengan tupoksi kami selalu proaktif dalam memantau dan mengawasi semua tahapan Pemilu salah satunya dalam kampanye.” Tegas Bambang. Perwakilan Perindo, Ikhsan menyampaikan apresiasi atas kerja KPU sekaligus mengeluhkan lokasi kampanye Rapat Umum yang kurang strategis. Dalam evaluasi fasilitasi kampanye , KPU Sukoharjo mengundang partai politik, tokoh masyarakat, pemerintah daerah seperti Kesbagpol, Satpol PP, bagian pemerintahan, Dishub dan organisasi masyarakat serta media. Selain komisioner KPU sejumlah narasumber hadir seperti Kesbangpol Sukoharjo Gunawan Wibisono, Polres yang diwakili Kompol Teguh, dan Ketua Bawaslukab Sukoharjo Bambang Muryanto. (SH)