oleh: Suci Handayani*
Tahun 2020 terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Pemilihan Serentak merupakan ruang demokrasi bagi masyarakat memilih sosok yang diyakini mampu mengemban amanah memimpin daerah. Pemilihan Serentak juga sebagai tolok ukur melihat tingkat partisipasi masyarakat, hubungan antara pemimpin dengan warganya dan yang paling penting memupuk harapan baru bagi publik mendapatkan pemimpin yang mampu mengantarkan daerahnya lebih baik lagi.
Proses demokrasi sendiri memang memungkinkan terwujudnya perbaikan sosial, politik bahkan ekonomi suatu daerah, hal ini karena masyarakat terlibat langsung dalam menentukan pemimpinnya. Oleh karenanya suatu pemilihan kepala daerah menjadi momentum strategis bagi masyarakat disuatu daerah mewujudkan harapan mereka.
Dari 270 daerah yang mengelar Pemilihan Serentak 2020, (9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota) Provinsi Jawa Tengah mengikutsertakan 21 kabupaten/kota didalamnya, dan khusus Solo Raya terdapat 6 kabupaten/kota yang menggelar pemilihan di 23 September, yakni Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo dan Kota Surakarta. Sementara Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 2018 lalu.
Tahapan Pemilihan 2020 dimulai pada September 2019 atau satu tahun sebelum diselenggarakannya pemungutan suara. Sebagaimana UU Nomor 10 Tahun 2016 serta PKPU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Pentingnya Komitmen Calon Kepala Daerah
Meskipun tahapan pencalonan belum dimulai, sejumlah nama-nama bakal calon kepala daerah sudah mulai bermunculan di Solo Raya. Seperti yang dirilis Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta berdasarkan hasil survei Calon Wali Kota Solo periode 2020-2025 menyebut nama Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, pengusaha yang juga putra Presiden Joko Widodo. Kemudian Wakil Walikota Surakarta saat ini ,Achmad Purnomo, juga Ketua DPRD Surakarta Teguh Prakosa. Survei menyangkut tiga hal yaitu popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas tokoh.
Sementara itu, di Sukoharjo muncul nama-nama seperti Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo Etik Suryani yang juga istri Bupati Wardoyo Wijaya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa. Selain itu ada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo Wiwaha Aji Santosa, Direktur Utama PT Paloma Joko Santosa. Santer disebut juga nama Ketua DPRD Sukoharjo periode 2004-2009 Nur Jayanto, Wakil Bupati Sukoharjo saat ini Purwadi dan Anggota DPRD Sukoharjo Fraksi PDI Perjuangan Wawan Pribadi. Sebagian besar nama-nama tersebut bukanlah nama yang asing bagi warga Sukoharjo karena sudah lama berkecimpung dalam bidang politik.
Sementara di Klaten dan Sragen nama Bupati Klaten Sri Mulyani dan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati diprediksi akan maju mencalonkan diri sebagai calon bupati Klaten dan Sragen pada Pemilihan 2020.
Siapapun nama yang muncul, menjelang dimulainya tahapan Pemilihan 2020 penting untuk berkomitmen terlebih dahulu mewujudkan pemilihan damai, aman, lancar, tanpa isu SARA, anti hoaks dan anti politik uang. Hal ini penting karena berkaca dari Pemilu 2019 kendatipun secara nasional berjalan dengan damai, aman dan lancar tetapi tidak bisa dipungkiri juga diwarnai dengan masifnya isu SARA dan hoaks, terutama pada Pemilihan Presiden (Pilpres).
Sebagai bakal calon pemimpin hendaknya para pihak juga memberikan contoh pendidikan politik yang baik bagi warga. Berpolitik secara jujur, adil dan fair. Gelaran pesta demokrasi lokal perlu dibuat senyaman mungkin, penuh dengan kegembiraan laiknya hajatan pesta yang sebenar-benarnya. Riak selama Pemilu 2019 hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi para politisi untuk tidak terjadi lagi sehingga sedini mungkin sudah ada upaya pencegahannya.
Bakal calon pemimpin daerah juga perlu menentukan visi dan misi yang jelas, terukur karena visi misi nantinya menjadikan salah satu indikator paling mudah bagi masyarakat untuk menilai arah daerahnya.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah sosialisasi dan pendidikan politik bagi warganya. Jangan sampai warga tidak mengenal calon pemimpinnya, tidak paham visi misinya. Sosialisasi dan pendidikan politik tidak hanya menjadi tugas penyelenggara tetapi juga parpol dan calon kepala daerah. Justru parpol dan calon kepala daerah yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat secara efektif mengelola warga masyarakatnya. Pendidikan politik diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran terhadap pentingnya berpartisipasi mengunakan hak politiknya secara bijaksana dan bertanggungjawab. Sehingga dari proses ‘berpolitik sehat’ yang dilakukan calon kepala daerah akan membantu memudahkan pemilih menentukan pilihannya di 23 September 2020 mendatang. Semoga.** (sumber:kpu.goid)
(*Anggota KPU Sukoharjo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM)
