Tahun 2021

KPUSKH-Tim Bakohumas KPU Sukoharjo  dituntut mampu mengemas dan menyajikan informasi yang menarik, mudah dipahami dan menambah pengetahuan  pemahaman masyarakat. Salah satunya dengan penyajian informasi yang kekinian. Untuk itu dibutuhkan kemampuan tehnis  personal dalam  tim Bakohumas , tutur salah satu pengarah Bakohumas KPU Sukoharjo Suci Handayani. “Informasi yang menarik akan mudah dipahami oleh masyarakat oleh karenanya informasi harus menyesuaikan dengan tuntutan kekinian di era digital ini salah satunya melalui meme.” Tegasnya. Untuk itu dibutuhkan  peningkatan kapasitas tim Bakohumas seperti yang dilakukan dalam kegiatan capacity  building, Senin (28/6/2021) dengan sessi pengenalan meme. Meme  sendiri biasa digunakan sebagai ungkapan emosi (senang, sedih, marah) dan maksud tertentu  diungkapkan berbentuk tulisan disertai  media visual misalnya gambar yang dianggap mewakili perasaan dan maksud tersebut. Di era digital ini, meme telah menjelma menjadi sebuah budaya popular dan dibutuhkan lembaga-lembaga karena mudah dipahami dan dimengerti. Dalam penyajian informasi, ucapan peringatan hari besar nasional atau ungkapan menjadi menarik lewat meme. Dan ini menjadi tuntutan jaman. Secara tehnis sebelum membuat meme pertamakali tujuan meme untuk apa, ditujukan kepada siapa , menentukan tema dan konsep, papar Septian Andi narasumber yang memberikan pelatihan membuat meme. Langkah-langkah membuat meme selain disampaikan secara teori juga dilakukan praktek langsung sehingga peserta lebih mudah memahaminya. Ade , salah satu anggota  Bahohumas mengaku senang bisa mendapatkan pembelajaran membuat meme meskipun tidak mudah. “Ya ini menarik sekali karena saya jadi tahu cara membuat meme meskipun tidak mudah dan butuh kesabaran,”ucapnya. Meskipun begitu ia yakin mampu membuat meme jika mencobanya. Peningkatan kapasitas Bakohumas akan digelar secara rutin dengan materi yang berbeda-beda antara lain membuat infografis, fotoshop, tehnik menulis berita dan buku dll, seperti yang disampaikan oleh ketua Bakohumas, Suhadi. “Materi peningkatan kapasitas tim sudah kita siapkan dan akan terus dilakukan secara rutin, tuturnya lagi. (SH)

KPUSKH-Ada 3 kategori untuk program pendidikan pemilih tahun 2021 yakni  untuk daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelangggaran pemilu tinggi,  daerah rawan konflik/bencana . Program pendidikan pemilih hanya untuk 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang ditentukan oleh KPURI, tutur Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajad dalam diskusi Rabu Ingin Tahu (RIT) , Rabu (23/6/21). Strategi pelaksanaan pendidikan pemilih berdasarkan hasil penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020  kategori daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelangggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU RI No 515. Lebih lanjut Drajat menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan pemilih bisa  dilakukan secara daring/luring dengan  mempertimbangkan kondisi setempat dan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. “Agar melakukan koordinasi dengan otoritas setempat yang mengetahui kondisi daerah masing-masing sehingga pendidikan pemilih bisa lebih maximal,” tegasnya lagi. Ia juga meminta agar pendidikan pemilih dipersiapkan secara matang dengan mendiskusikan 3 kategori tersebut untuk menganalisa penyebab, mencari strategi penanganan, metode agar output bisa tercapai. Sudah ada pemilihan daerah untuk masing-masing kategori, sehingga perlu dimatangkan untuk menganalisa penyebabnya, mencari strategi yang tepat dan  mencari metode yang bisa dilakukan sehingga outputnya bisa tercapai, lanjutnya lagi. Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Diana Aryanti dalam paparannya menjelaskan bahwa pendidikan pemilih merupakan proses penyampaikan informasi  kepada pemilih untuk meningkatkan kesadaran kepada pemilih. Untuk metode dan bentuk pendidikan pemilih  menyesuaiakan dengan kondisi social masyarakat setempat sehingga  tergantung kreativitas masing-masing daerah. “Tidak ada metode dan cara yang baku untuk melakukan pendidikan pemilih karena tergantung pada kondisi social budaya masyarakat setempat,” katanya. Untuk itu penting sekali ada ide, kreativitas dari masing-masing daerah, lanjutnya. Terkait dengan materi pendidikan bisa disusun dari evaluasi pelaksanaan  pilkada tahun 2020 di kabupaten/kota masing-masing. Diskusi RIT  dengan tema “Strategi pelaksanaan pendidikan pemilih berdasarkan hasil penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 (daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelangggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana)” digelar KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring diikuti KPU Kabupaten Sukoharjo beserta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah (SH)

KPUSKH-Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak tahun 2024  masih beberapa bulan lagi, kendati demikian persiapan sudah dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam kegiatan Rabu Ingin Tahu (RIT) dengan tema Mengenali Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Rabu (16/6/2021). Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengajak  seluruh jajaran KPU dan Sekretariat KPU kabupaten/kota menyiapkan segala kebutuhan untuk menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. “Kendati masih tahun 2024 tetapi tahapan akan dimulai tahun depan, karena ada dua pemilihan maka persiapan sejak dini sangat dibutuhkan terutama penyiapan infrastruktur dan SDM,”tegasnya. Untuk itu membangun tim yang solid antara komisioner dengan sekretariatan menjadi hal yang penting dilakukan sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar. Dikotomi antara komisioener dengan secretariat jangan sampai terjadi, pesannya lagi. Kepada CPNS  di lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah yang mengikuti diskusi tersebut, mantan anggota KPU Sukoharjo ini berpesan agar CPNS beradaptasi dan bekerja dengan budaya keras , cermat dan teliti serta memahami regulasi. “Penting untuk segera beradaptasi dengan ritme kerja KPU, termasuk memahami regulasi  dalam tahapan penyelenggaraan pemilu,” Paparan materai tahapan pemilu dan pemilihan dipaparkan oleh Putnawati anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Para CPNS KPU untuk  segara memahami regulasi kepemiluan secara komprehensif dan bekerja keras secara professional, ujarnya. Diskusi tersebut diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti secara daring oleh KPU kabupaten/kota Se Jawa Tengah. Dari KPU Sukoharjo tampak hadir anggota KPU, Kasubag dan staf. (SH)

KPUSKH-Persiapan jelang  Pemilu tahun 2024 disampaikan KPU Sukoharjo dalam diskusi bertajuk media gathering dengan sejumlah  media massa di RM JiNung, Jumat (11/6/21).  Hal itu mengacu hasil  rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu baru-baru ini. “ Ya, sesuai dengan  hasil rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu awal Juni lalu, pemilu serentak yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg)  serta Pilkada diselenggarakan serentak pada tahun 2024 dengan bulan yang berbeda,” kata Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda dalam penjelasannya kepada awak media. Persiapan Pileg,Pilres  pada bulan  Februari sementara Pilkada pada bulan November, tahun sama hanya beda bulannya, bebernya lagi. Secara umum sesuai dengan regulasi KPU Sukoharjo akan menunggu keputusan final dan jadwal serta tahapan dari KPU RI, tetapi prinsipnya  kami siap melaksanakan. Ia juga menjelaskan tentang persiapan KPU seperti secara rutin melakukan pemeliharaan DPB( Daftar Pemilih Berkelanjutan ) untuk mengupdate perubahan daftar pemilih. “Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti dengan Polres dan Kodim untuk mengudate  status TNI Polri ke sipil atau sebaliknya, dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan data  warga pemilih yang meninggal, data pernikahan dengan Kemenag dll,” tambahnya. Terkait dengan pelaksanaan Pileg/Pilres  2019 dan  Pilkada  2020 menjadi catatan dan acuan  untuk perbaikan dalam pelaksanaan Pemilihan 2024. Salah satunya dalam pembentukan badan adhock sambil menunggu regulasi apakah masih sama atau tidak . Dari sisi anggaran dipastikan akan ada  peningkatan cukup drastis sehingga sejak sekarang KPU sudah melakukan koordinasi dengan Pemda. “ Kesiapan anggaran sedang  kita susun dan dikoordinasikan dengan Pemda semuanya diajukan utuh karena belum tahu apakah pemilihan gubernur dibiayai APBD provinsi/ kabupaten.” Selain itu Nuril juga memaparkan tentang simulasi terkait tahapan yang sedang dilaksanakan KPU RI , hal-hal positif yang sudah dilakukan akan terus dilaksanakan. Juga sosialisasi lebih awal terutama tentang pemilihan  tahun 2024 dan keterlibatan semua stekeholders dalam memahami regulasi. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM , Suci Handayani menyampaikan tentang pendidikan pemilih yang dilakukan sejak dini untuk persiapan Pemilihan 2024 salah satunya diskusi dan sosialisasi yang dikemas dalam  Jagongan Demokrasi yang menghadirkan narasumber berbagai tokoh politik dan masyarakat . “Jagongan demokrasi menjadi salah satu upaya memberikan pendidikan pemilih secara daring yang disiarkan secara live lewat kanal media social KPU, diharapkan bisa memberikan informasi dan pemahaman kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat.” Ujarnya. Cecep Choirul Sholeh selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi menjelaskan tentang  rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)  yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. KPU Sukoharjo juga melakukan koordinasi dengan stakeholders  seperti Dukcapil, Dinsos, Kemenag, Polres dan Kodim  setiap 3 bulan sekali. Penataan kelembagaan dengan memantau kinerja kelembagaan KPU dilakukan setiap bulan melalui  Kartu kendali SPIP  yang dilaporkan kepada KPU Provinsi menjadi bagian tugas tanggungjawab KPU sebagimana yang dijelaskan Divisi Hukum dan Pengawasan Ita Efiyati. Terkait dengan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu 2024 , Divisi Tehnis Penyelenggaraan Syakbani Eko Raharjo menuturkan bahwa sesuai dengan simulasi tahapan pemilihan 2024  oleh KPU RI, Bulan Juni 2022 mulai pendaftaran oleh Partai politik sehingga butuh dukungan media untuk menginformasikan kepada masyarakat. Beberapa awak media mempertanyakan persiapan pengajuan  anggaran yang akan dilakukan KPU sementara tahapan masih  tahun 2022 juga tentang pertimbangan pemilihan dilakukan 2 kali di bulan Februari dan November.(SH)

KPUSKH-Beberapa catatan penyelenggaraan  Pemilihan  Serentak tahun 2019 dan Pilkada 2020 akan digunakan sebagai salah satu  acuan  penyelenggaraan Pemilihan 2024 mendatang, tegas ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda,SHI,MH dalam bincang santai Jagongan Demokrasi KPU Sukoharjo #2 dengan tema KPU dan Persiapan Pemilihan Tahun 2024, Selasa (15/6/21). “Tentu evaluasi dari penyelenggaraan Pemilihan 2019 dan Pilkada 2020 akan menjadi acuan kami dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 mendatang.” Ia juga memaparkan sejumlah catatan seperti kesiapan partai politik , anggaran, pembentukan badan adhock dan persiapan pemilihan dalam situasi pandemic Covid-19. Terkait dengan pelaksanaan  dua pemilihan  dalam satu tahun yang sama (2024) maka KPU Sukoharjo akan melakukan sosialisasi lebih cepat sehingga masyarakat mengetahui gelaran pesta demokrasi tersebut. Perihal tantangan terbesar dalam Pemilihan tahun 2024 ia menyebutkan penyelenggaraan 2 (dua) kali pemilihan di tahun yang sama yakni Pilpers dan Pileg dibulan Februari dan Pilkada (Pemilihan Gubernur dan Bupati) di bulan November. “Tahapan beririsan dalam dua kali pemilihan tersebut tentu butuh kesiapan penyelenggaran dan masyarakat ,” tuturnya. Sementara itu  Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukoharjo Gunawan Wibisono, S.Sos memberikan penekanan pada pentingnya sinergitas dan komitmen penyelenggara pemilu, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, masyarakat dan peserta pemilu sangat diperlukan untuk kelancaran dan kesuksesan pemilihan tahun 2024. “Hal itu menjadi kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilihan 2019 dan pilkada 2020, sehingga penting diteruskan dalam Pemilihan tahun 2024 mendatang,” tegasnya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga telah  melakukan persiapan untuk pelaksanaan pemilihan tahun 2024 diantaranya penyiapan anggaran dan terus menerus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. “Sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dalam Pilkada dan pasti akan kita persiapkan.” Secara khusus Kesbangpol melakukan pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan secara rutin sebagai upaya membumikan nilai-nilai  pancasila dalam kehidupan sehari-hari  kesadaran dalam  NKRI, tambahnya lagi. Pendidikan politik dengan berbagai sasaran kelompok masyarakat diantarnya milinial atau pemilih pemula sehingga kesadaran akan tumbuh sejak dini.(SH)

KPUSKH-Sampai saat ini pandemi virus Corona belum juga berakhir. Pemerintah terus berihtiyar menekan kasus yang terus bertambah, salah satunya dengan pemberian vaksin Covid-19 untuk semua warga secara bertahap. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus Covid-19. Bertujuan untuk untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat Covid-19. Sebagai ihtiyar menjaga kesehatan dan menghindari tertularnya Covid-19 serta mensukseskan program pemerintah, KPU Sukoharjo mengikuti vaksin Covid-19. Senin (7/6/21) KPU Sukoharjo mendapatkan kesempatan untuk menerima vaksin Covid-19 di RSUD Sukoharjo.  Tentu kesempatan ini disambut dengan baik dengan harapan untuk mengurangi jumlah kasus Covid-19,  tetap terjaga kesehatan dan lebih maximal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pemilih. “Vaksin merupakan ihtiyar kami untuk menjaga imunitas serta mencegah tertularnya Covid-19, tentunya kami berharap akan lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda. Apalagi saat ini masih pandemic dan kami persiapan untuk pemilihan tahun 2024, tambahnya lagi. Sekretaris KPU Sukoharjo, Suhadi menjelaskan  jika  hampir semua staf mengikuti vaksin tahap pertama ini, ada yang tidak hadir karena sedang sakit dan tidak direkomendasikan untuk mengikuti vaksin. “ Secara umum semua staf kita intruksikan untuk mengikuti vaksin, hari ini ada yang tidak bisa karena sudah mendapatkan vaksin  dari kabupaten /kota asal dan ada yang sakit yang memang tidak diperkenankan menunggu sembuh terlebih dahulu.” Tuturnya. Pelaksanaan vaksin tahap pertama berjalan dengan lancar dan  sampai  masa observasi berlangsung bahkan sampai hari berikutnya tidak ada keluhan berarti dari staf. Makruf, salah satu staf mengaku merasa lebih lapar setelah mendapatkan vaksin. “Ya, rasanya jadi lapar setelah vaksin, yang lain tidak ada keluhan,” ujarnya sambil tertawa. Senada dengan Makruf, staf lainnya Ngadiman merasakan hal yang sama. Lain dengan Dimas, petugas keamanan yang merasakan pegal-pegal justru bukan di hari mendapatkan vaksin tetapi sehari sesudahnya. “ Setelah vaksin malah tidak merasakan apa-apa, tetapi sehari berikutnya merasa lebih pegal-pegal.”katanya.  Sejauh ini efek vaksinisasi masih tergolong ringan seperti lebih lapar dan pegal,  tidak ada informasi efek dari vaksin lainnya seperti deman, pusing dan lainnya.(SH)