Pemilu 2019

KPU Sukoharjo Butuh 16.814 Orang KPPS

KPUSKH-KPU Kabupaten Sukoharjo  melakukan persiapan perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara( KPPS). Berdasarkan DPTHP-2 jumlah pemilih pada Pemilu 2019 Kabupaten Sukoharjo  sebesar 669.546 orang dan membutuhkan 2.402 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS membutuhkan 7 orang KPPS sehingga kebutuhan KPPS untuk Pemilu 2019  sejumlah 16.814 orang, ungkap  Suci Handayani komisoner KPU Kabupaten Sukoharjo . “Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS mulai tangal 28 Februari 2019, kendati demikian kami tengah melakukan persiapan dalam perekrutan  KPPS. Perekrutan KPPS dilakukan  secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon  anggota KPPS. “tambahnya lagi. Lebih lanjut Suci menyampaikan persyaratan menjadi KPPS antara lain  warga negara Indonesia, berusia paling rendah  17 tahun, pendidikan SLTA atau sederajat, setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Anggota KPPS juga   tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan    dengan surat keterangan dari pengurus  Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya. Yang bersangkutan juga berdomisili di wilayah TPS yang bersangkutan; belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS; dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. “Soal periodesasi ini perlu diperhatikan. Penghitungan jabatan Anggota  KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota  KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD,   Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,   Pemilihan   Gubernur   dan   Wakil   Gubernur,   Bupati   dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  Periode dibagi menjadi tiga yaitu periode pertama tahun 2004-2008, periode kedua tahun 2009-2013 dan periode ketiga tahun 2014-2018. Perekrutan KPPS dilakukan oleh PPS, nantinya masing-masing PPS akan mengumumkan pendaftaran KPPS tersebut. Suci berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dengan  bersedia mendaftar sebagai anggota KPPS . Untuk informasi lebih lanjut bisa  diperoleh dari KPU Kabupaten Sukoharjo atau menghubungi PPS terdekat, tutup Suci mengakhiri pembicaraan . (SH)

Relawan Demokrasi Sukoharjo Gencar Lakukan Sosialisasi Pasca Dikukuhkan

KPUSKH-Sebanyak 55 orang Relawan Demokrasi (Relasi) melakukan sosialisasi di berbagai  basis pemilih  pasca dikukuhkan pada Selasa (22/1) di Hotel Brother Solo Baru.  Relawan demokrasi merupakan  gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Terhitung sejak hari  Rabu(23/1) Relasi gencar turun ke  10 basis pemilih untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu; hari tanggal dan jam pencoblosan ; peserta pemilu dan informasi lainnya. Adapun 10 basis pemilih tersebut adalah basis keluarga,  pemilih pemula,  pemilih muda,  pemilih perempuan,  penyandang disabilitas,  pemilih berkebutuhan khusus,  kaum marginal,  komunitas,  keagamaan, dan   warga internet. Koordinator basis pemilih disabilitas , Sutrisno, mengawali sosialisasi di kelompok difabel yang berada di Kecamatan Polokarto pada Kamis (24/1) . Demikian  juga  4 orang anggota kelompok disabilitas lainnya melakukan hal yang sama di kelompoknya masing-masing di kecamatan Tawangsari, Bulu, Bendosari. Sosialisasi di kelompok/paguyuban masing-masing menjadi tugas utama Relasi, karena itulah relawan di rekrut dengan latar belakang pengurus atau anggota paguyuban/kelompok masyarakat, tutur  Ketua KPU Kab Sukoharjo, Nuril Huda, SHI.MH. “Relasi juga akan memberikan sosialisasi secara bersama-sama dalam satu tim,” tambah Nuril lagi. Relasi basis keluarga,  perempuan, keagamaan melakukan sosialisasi di berbagai kelompok masyarakat. Koordinator basis keluarga, Siti Muslimah, Minggu (27/1) melakukan sosialisasi  di RT, RW yang berada di kecamatan Kartasura. Sementara itu, Yudha Aji Sadewa, Relasi basis keagamaan menyampaikan pentingnya pemilu 2019 kepada Jemaah Gereja Hati Kudus Yesus sukoharjo Kota  pada Minggu (28/1) seusai kebaktian minggu pagi. Sejauh ini Relasi bergerak  sosialisasi secara masif dalam basis pemilih masing-masing, terutama basis netizen pro aktif menyiapkan konten-konten  dan mempostingnya di media social,tutup Nuril mengakhiri pembicaraan .(SH)

KPU Dampingi Dukcapil Rekam KTP Napi

KPU.SKH. Sebanyak 12 Narapidana asal Kabupaten Sukoharjo yang berada di LP Surakarta ikuti Rekam KTP, Kamis (17/1/2019). Wisnu Murti , Kabid Kependudukan Dukcapil Sukoharjo mengatakan, data Napi asal Sukoharjo yang ada di LP Surakarta sebanyak 138 orang, tapi setelah di cek ada 19 Napi yang belum memiliki KTP. Dari 19 data itu ada 12 Napi yang  warga Sukoharjo dan 7 orang belum memiki data. Cecep Choirul Sholeh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sukoharjo dan Wartoyo, Kasubag KPU serta Agung operator data, turut dampingi Dukcapil di LP Surakarta.     Dikatakan Wisnu ,  kegiatan Rekam KTP di laksanakan serempak, bekerja sama Kemenhumham, Kemendagri, KPU dan Bawaslu. Nur Rahman dari pihak LP Surakarta menyambut kehadiran rombongan Dukcapil dan KPU Sukoharjo. Nur Rahman sibuk mengatur pelaksanaan Rekam KTP bagi Napi binaannya.     Begitu pula Dukcapil, dengan peralatan Rekam, ia sangat cekatan melayani para Napi. Pelaksanaan Rekam KTP juga mendapat pantauan  dari Exploer Indonesia, yang biasa buat film dokumenter destinasi wisata dan potensi-potensi nusantara. Salam damai (cecep).

KPU Sukoharjo Rekrut Relawan Demokrasi Sebagai Mitra Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KPUSKH-Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan pemilu. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan pemilih untuk memasikan tata cara pemberian suara yang benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau invalid vote dalam pemilu. Salah satu  upaya untuk  memberikan pemahaman dan meningkatkan partisipasi pemilih,  KPU Kabupaten Sukoharjo mengelar perekrutan relawan demokrasi pada bulan Januari 2019. Relawan demokrasi atau relasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%), pemilu 2014 (73%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019.  Banyak faktor yang menjadikan  tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem poliik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwat idak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran posiif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. (SH)

Populer

Belum ada data.