Berita Terkini

Sukoharjo,kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS)  tingkat Kabupaten Sukoharjo untuk Pemilu 2024 sebanyak 681.558 pemilih terdiri dari 336.639 laki-laki dan 344.919 perempuan yang tersebar di 2.533 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam 167 desa/kelurahan. Penetapan DPS berlangsung dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang berlangsung di di Hotel Brother Solo Baru, Rabu (5/4/2023). Rapat pleno  dihadiri  16 perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di Sukoharjo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sukoharjo, Ketua Bawaslu, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Polres, Kodim 0726 , PN, Kemenag , Dinsos. Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda membuka acara sekaligus memimpin sidang pleno didampingi Anggota Cecep Choirul Sholeh, Ita Efiyati dan Suci Handayani. Rapat pleno terbuka hari ini merupakan kelanjutan dari tahapan rapat pleno tingkat desa/kelurahan yang digelar pada tanggal 30-31 Maret dan dilanjutkan rapat pleno tingkat kecamatan pada 1-2 April 2023 lalu, ucap Nuril. “Pasca penetapan DPS akan digelar uji public sehingga masyarakat bisa memberikan masukan perbaikan jika ada.” Ia juga mengharapkan partai politik turut melakukan pengecekan DPS untuk memastikan konstituennya sudah masuk dalam DPS. “ Daftar Pemilih Sementara (DPS)  tingkat Kabupaten Sukoharjo untuk Pemilu 2024 sebanyak 681.558 pemilih terdiri dari 336.639 laki-laki dan 344.919 perempuan yang tersebar di 2.533 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam 167 desa/kelurahan.” Ungkap  Cecep memaparkan DPS. Rincian  DPS sejumlah 681.558  terdiri dari pemilih kecamatan  Weru ada 170 TPS dengan pemilih  sejumlah 44.675 orang (L=22.084, P=22.591), Kecamatan Bulu ada  110 TPS dengan jumlah pemilih 29.047  terdiri dari pemilih laki-laki 14.598 dan perempuan 14.449, Kecamatan Tawangsari dengan 163  TPS  dengan pemilih  sejumlah 43.370 yakni 21.625 laki-laki dan 21.745 pemilih perempuan.  Sementara untuk kecamatan yang berada di dapil 1 yakni kecamatan Sukoharjo dengan 267 TPS  jumlah pemilih 73.302 rinciannya laki-laki 36.197 , dan 37. 105 perempuan. Kecamatan Nguter ada 160  TPS dengan total pemilih 41.955 yakni 20.916 laki-laki dan 21.039 perempuan. Kecamatan Bendosari jumlah TPS  180 dengan pemilih  48.195  rinciannya laki-laki sejumlah 23.916, perempuan 24.279.  Kecamatan Polokarto terdapat 242 TPS dengan total pemilih 65.455 orang (L=32.582, P=32.873), Kecamatan Mojolaban ada 250 TPS pemilihnya 69.049 terdiri dari laki-laki 33.799 dan perempuan 35.250 orang.  Untuk Kecamatan Grogol tercatat 342 TPS jumlah pemilih 90.296 yakni 44.756 pemilih laki-laki dan 45.540 perempuan. Adapun Kecamatan Baki terdapat 197 TPS total pemilih 53.550  meliputi pemilih laki-laki sebanyak 26.604 dan perempuan 26.946. Untuk Kecamatan Gatak ada 146 TPS dengan pemilih 40.420 orang yakni laki-laki 19.972 dan perempuan 20.448 orang. Dan Kecamatan Kartasura ada 306 TPS dengan pemilih sejumlah 82.244 orang dengan rincian laki-laki 39.590 dan perempuan 42.654 orang. Dalam rapat pleno ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto dan LO Partai Gerindra Bayu Sapto sempat mempertanyakan perbedaan data yang diperoleh dari rapat pleno tingkat kecamatan dengan rapat pleno kabupaten. Kemudian dijelaskan Nuril bahwa sebelum pleno tingkat kabupaten, ada tahapan  pleno tingkat desa/kelurahan dan dilanjutkan pleno tingkat kecamatan. Perbedaan  data  dalam proses singkronisasi  ada pemilih ganda, pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) , perbaikan data pemilih. Data   terintegrasi dengan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dan yang bisa mengeksekusi KPU. Sehingga adanya perbedaan data antara hasil pleno di PPK dengan pleno di KPU Kabupaten bisa terjadi. (sh)

Sukoharjo, kpu.go.id- Untuk mewujudkan program reformasi birokrasi dalam mengembangkan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo  mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kerja KPU Kabupaten Sukoharjo, Rabu (5/4/2023). Pencanangan pembangunan zona integritas sesuai dengan Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Ketua KPU RI Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 Perihal Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan pencanangan  yang dihadiri Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet  Riyadi, Pimpinan DPRD, Sekda, Kejaksaan Negri Sukoharjo dan sejumlah tamu undangan dari OPD serta Bawaslu Sukoharjo    dan media ini berlangsung di Pendopo Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo . Dalam sambutannya Nuril yang didampingi Anggota Syakbani Eko Raharjo, Cecep Choirul Sholeh, Ita Efiyati dan Suci Handayani serta Sekretaris Suhadi  menuturkan  bahwa pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen  KPU Sukoharjo untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.   "Juga sebagai komitmen untuk menghindari korupsi karena KPU sebagai penyelenggara pemilu harus beritegritas dan menghindari tindakan yang melanggar hukum serta melaksanakan pemilu yang jujur dan adil,'ucapnya. Nuril juga mengikrarkan dan menandatangani pakta integritas mewakili segenap jajaran penyelenggara KPU Kabupaten Sukoharjo, disaksikan Kapolres Sukoharjo, Dandim, Kejari.  Dalam kesempatan tersebut Bupati Sukoharjo memberikan sambutan yang dibacakan Sekda Widodo.(sh)

Sukoharjo, kpu.go.id -  KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan  verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur ( Partai  Prima ), dilaksanakan tanggal 1 - 4 April 2023.  Verifikasi kenggotaan dengan jumlah sampling   sebesar 277  di 12 kecamatan. Sementara untuk  verifikasi faktual kepengurusan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ,  pada Senin (3/4/2023)   di kantor Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Rakyat Adil Makmur,  Jalan Pabrik RT 01 RW 01 Wirun Mojolaban. Tim verifikasi faktual di pimpin Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Nuril Huda didampingi Anggota Syakbani Eko Rahatrjo beserta staf, diterima pimpinan Partai Prima. Dari verifikasi faktual, diketahui bahwa kantor Partai  Prima  dengan status sewa hingga tahun 2026. Kepengurusan meliputi Ketua, Sekretaris,  Bendahara (KSB)  dengan memperhatikan  keterwakilan perempuan 33,33%. “ Meskipun ada pergantian Ketua DPK Partai Prima, namun Partai Prima Kabupaten Sukoharjo bisa menunjukkan dokumen pendukung yang sah. Pengurus yang baru juga bisa menunjukkan eKTP dan Kartu Tanda Anggota partai sehingga verifikasi faktual berjalan lancar, “ ujar Nuril. Saat verifikasi faktual turut hadir Anggota Bawaslu Sukoharjo Eko Budiyanto. Sebagaimana diketahui, verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Prima dilakukan menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Surat KPU RI Nomor 304/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur. (sh)

Sukoharjo, kpu.go.id - Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Nuril Huda, Anggota Suci Handayani, dan Sekretaris Suhadi menghadiri Rapat Kerja Bidang Logistik Pemilu 2024 serta Peluncuran Program Votecast KPU Jateng dan Apilkasi VIRTU RJP (Virtual Tour Rumah Joglo Pemilu) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Jum'at ( 31/3/2023) bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No. 1 A Semarang. Dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro  didampingi Anggota Ikhwanudin, Putnawati,  Taufiqurrohman, Hendry Wahyono, Muslim Aisha dan  Eni Misdayani . Paulus mengatakan bahwa raker  kali ini untuk memantapkan persiapan pemilu 2024 khususnya persiapan logistik dan partisipasi masyarakat.  Dalam kesempatan itu ia sampaikan juga ucapan terimakasih kepada KPU Kabupaten/kota dan badan adhoc karena  KPU Provinsi Jawa Tengah masuk nominasi 10 besar penilaian Komisi Informasi. "Kita masuk nominasi 10 besar Calon  Penerima Anugrah Tinarbuka , mudah-mudahan  menjadi juara 1,” ujarnya. Dilanjutkan arahan  dari Anggota KPU RI  August Mellaz menyampaikan program-program besar dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. August Mellaz menyampaikan apresiasi kepada  KPU Jateng  atas peluncuran virtual rumah joglo  Pemilu Jateng harapannya  dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Menyampaikan program nasional antara lain  kirab nasional dan Jawa Tengah salah satu titik tujuan singgah kirab dari  lintasan 5 titik kirab Pemilu. Kemudian Anggota KPU RI  Yulianto Sudrajat memberikan pengarahan persiapan logistik untuk Pemilu 2024 antara lain persiapan aplikasi Silog (Sistem Logistik) yakni  mencakup proses perencanaan, pengadaan,  pendistribusian kepada  KPU Kabupaten/ kota. “Konsep perlengkapan /logistic Pemilu 2024 dengan mengunakan aplikasi Sistim Logistik (silog), pada Pemilu  2008  sudah mengunakan Silog tetapi belum  bisa di optimalkan. “ kata Drajad.   Dalam Pemilu 2024  Silog harus di gunakan sebaik baiknya. Silog mencakup proses perencanaan, proses pengadaan, sampe pendistribusian ke KPU Kab/ kota  terdeteksi, tambahnya lagi. Pemanfaatan teknologi informasi bisa meringankan beban kerja KPU, jelasnya.   Dalam rapat kerja ini dilakukan peluncuran Program Votecast KPU Jateng dan Apilkasi VIRTU RJP (Virtual Tour Rumah Joglo Pemilu)  dengan penekanan tombol program yang menandai peluncuran resmi hari ini, oleh Yulianto Sudrajat, August Mellaz dan Paulus Widiyantoro. Disaksikan anggota KPU Sukoharjo dan jajaran secretariat Provinsi, ketua, anggota dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Cara menggugah aplikasi virtu dj playstore, tujuannya untuk mensosialisasikan rumah pintar pemilu yg ada di KPU JAteng.  Terdiri dari ruang display memuat antara lain sejarah pemilu; Ada ruang audio visualisasi. Diciptakan mampu meningkatkan pengetahuan pemilih yg bisa langsung diakses langsung, semoga bisa memberikan manfaat pada masyarakat Jateng. (sh)  

Sukoharjo, kpu.go.id - Pasca pencocokan dan penelitian  (coklit) data pemilih untuk Pemilu 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sukoharjo dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)  Pemilu 2024, Rabu (29/3/2023) di Pendopo Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Ketua KPU Nuril Huda membuka rakord sekaligus memberikan pengarahan, didampingi Anggota Syakbani Eko Raharjo, Cecep Choiurul Sholeh dan Suci Handayani. Dikatakan Nuril bahwa pasca pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah dilaksanakan dari 12 Februari sampai 14 Maret lalu, dilakukan penyusunan daftar pemilih. Dan selanjutnya  akan dilaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yakni dengan proses rapat pleno terbuka penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran  Pemilu 2024 . DPS merupakan daftar pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten, PPK, PPS dan Pantarlih. Proses rapat pleno terbuka akan kita lakukan, ujarnya. Ia berharap PPS dan PPK melakukan persiapan dengan memastikan seluruh data yang dibutuhkan dalam rapat pleno sudah tersedia. “Rapat pleno terbuka dilakukan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan kemudian nanti di kabupaten ,” tambah Nuril. Kordiv Perencanaan Data dan Informasi Cecep Choirul Sholeh bertindak sebagai pemimpin rakord memberikan arahan persiapan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 30-31 Maret dan di tingkat kecamatan pada tanggal 1-2 April 2023. PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa, dengan peserta yang terdiri dari pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa , perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau nama lain dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa. PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kecamatan, dengan peserta yang terdiri dari PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan. Diskusi  berlangsung menarik terkait persiapan-persiapan jelang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran Pemilu 2024. (sh)  

Sukoharjo, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu Tahun 2024 di Hotel Brother , Selasa  (21/3/2023). Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Nuril Huda, didampingi Anggota Syakbani Eko Raharjo, Suci Handayani dan Ita Efiyati. KPU mengundang  Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  Bawaslu, stakeholders terkait, pimpinan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, dan  Camat se-Kabupaten Sukoharjo. Nuril Huda membuka acara sekaligus memberikan arahan, disampaikannya bahwa daerah pemilihan (Dapil)  instrumen penting dalam pemilu, daerah pemilihan di tingkat  RI, provinsi, kabupaten /kota. “Sistem Pemilu kita  proporsional terbuka sehingga  dapil berwakil banyak ditata dalam setiap pemilu.” Ujarnya. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa  pada Pemilu 2024 anggota DPR RI sebanyak  580 orang/kursi dibagi dalam Dapil ,  untuk Jawa Tengah terdiri dari 13 dapil dengan 120 kursi. Sementara untuk  Kabupaten Sukoharjo ada 5 dapil dengan 45 kursi. Divisi Teknis Penyelenggaraan  Syakbani Eko Raharjo, selaku narasumber  memaparkan Peraturan KPU No 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di Kabupaten  Sukoharjo  dibagi menjadi lima (5)  Dapil. Dapil 1  terdiri dari 3 Kecamatan yakni Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bendosari dengan alokasi kursi ada 11; Dapil 2 terdiri dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Weru, Tawangsari, Bulu dengan alokasi kursi sejumlah 7; Dapil 3 terdiri dari 3 kecamatan yakni kecamatan Kartasura, Gatak, Baki   dengan alokasi 12 kursi . Sementara Dapil 4 hanya satu kecamatan Grogol dengan jumlah alokasi kursi ada 6 ; dan Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Mojolaban dan Polokarto dengan alokasi kursi sejumlah 9. Terdapat pergeseran  1 kursi dari dapil 2 ke dapil 3 yakni  pada Pemilu 2019 dapil 2 ada 8 kursi menjadi 7 kursi, dan dapil 3 pada Pemilu 2019 ada  11 kursi menjadi 12 kursi.  Pergeseran alokasi kursi karena bertambahannya dan berkurangannya  jumlah penduduk yang cukup signifikan. Pada kesempatan tersebut, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Suci Handayani  juga menyampaikan sosialisasi terkait  tahapan Pemilu Tahun 2024. Dikatakannya pelaksanaan coklit oleh Pantarlih  selesai dilakukan 100 % , selanjutnya akan dilaksanakan rapat pleno DPS  (Daftar Pemilih Sementara )  secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dilakukan sejak akhir Maret 2023 sampai 5 April 2023.  Diharapkan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan Pemilu 2024.  (sh)