Pemilu 2024

Sukoharjo, kpu.go.id -  Komisioner KPU Sukoharjo mengikuti  Rapat Konsolidasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024  secara daring, Jumat (17/6/22) di Ruang Rapat Kantor KPU Sukoharjo. Rapat yang diselenggaran KPU Provinsi Jawa Tengah ini  dihadiri langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy ‘ari juga mengundang pemangku kepentingan  dan pejabat Jawa Tengah  seperti Gubernur, Ketua DPRD, Pangdam, Kepala Kejaksanaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi serta komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Juga mengundang secara luring komisioner KPU Kabupaten Semarang , Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota Salatiga. Dibuka oleh Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widiantoro, SE,MM mengingatkan kepada jajaran KPU di Jawa Tengah agar dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bekerja dan memberikan pelayanan serta menjalin sinergitas dengan instansi terkait . “Penting untuk bekerja dan melayani  dengan’ Bersama KPU kita bahagia’ juga bersinergi dengan pohak-pihak terkait dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.” Ujarnya. Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari memberikan arahan dengan  menjelaskan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan jika ada Man, Machine, Money. Perlu diingat sangat penting memenuhi Man, Machine, Money   demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan, katanya. “ Terutama soal anggaran yang merupakan penggerak utama berjalannya suatu kegiatan.”  Hasyim tak lupa mengingatkan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Pemilu terbesar karena semua penyelenggaraan, baik itu Pilwalkot/Pilbup, Pilgub, dan Pemilu akan berjalan serentak. “Pemilihan Serentak 2024 bisa dikatakan Pemilihan terbesar yakni semuanya berjalan serentak Pilwakot/Pilbup, Pilgub dan Pemilu.”tambah Hasyim. Dikatakan Hasyim,  pengerahan SDM di Jawa Tengah besar yakni terbesar ketiga se-Indonesia,  cakupannya besar baik dilihat jumlah pemilih  sehingga butuh kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait . Butuh kerjasama antar instansi demi kesuksesan penyelanggaraan Pemilu Pemilihan 2024.  (sh)    

Sukoharjo, kpu.go.id - Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda dan Anggota, Sekretaris beserta jajaran mengikuti peluncuran tahapan Pemilu 2024 secara daring lewat kanal YouTube KPU RI, Selasa malam (14/6/22) di Pendopo kantor KPU Sukoharjo. Acara peluncuran  tahapan Pemilu 2024 dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hasyim Asy’ari Peluncuran ditandai dengan menekan sirine. “Malam ini 14 Juni 2022 , dihitung mulai 14 Februari 2024  yakni hari pemungutan suara, maka tepat hari ini 20 bulan sebelum hari  pemungutan suara. Menurut mandat konstitusi dan undang-undang hari ini dimulainya tahapan Pemilu 2024, “ ujar Hasyim. Salah satu prinsip demokrasi  yang kita kenal  adalah musyawarah untuk bermufakat , didalamnya terdapat gambaran konflik karena  memiliki pandangan, pendapat, dan kepentingan masing-masing.  Muaranya yang dicari dan dituju adalah mufakat. Maka pemilu bisa dimaknai arena musyawarah besar rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, untuk menata kemajuan bangsa ke depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tutur Hasyim dalam pidatonya. Seremonial  peluncuran tahapan Pemilu 2024  yang menandakan dimulainya  secara resmi tahapan Pemilu 2024 ini bertempat di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, dihadiri pejabat terkait dan tokoh politik antaralain Sekjen PAN Eddy Soeparno, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. KPU Sukoharjo  mengikuti peluncuran tahapan Pemilu 2024 dengan mengelar nonton bareng yang  dihadiri  sejumlah  pejabat seperti  Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto, Kejaksaaan Negeri Sukoharjo  Aspi Riyal Juli Indarman, SH. MH,  Kodim 0726 Sukoharjo Mayor Muchksin,  Wakapolres Sukoharjo   Kompol Teguh Prasetyo, S.Pd., M.H,   DPRD diwakili  Basuki Budi Santoso ,SH.MH,  Kesbangpol,  Disdukcapil,  FKUB, PCNU. Juga tampak hadir perwakilan sejumlah parpol yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Nasdem, Perindo, PSI, dan Gelora. Ketua KPU Sukoharjo  Nuril Huda menyatakan kesiapannya mengikuti semua tahapan Pemilu 2024. “ Ya,  sesuai dengan konstitusi tahapan Pemilu 2024 dimulai hari ini, Selasa (14/6/22), ditandai dengan kegiatan peluncuran tahapan Pemilu 2024. Kami jajaran KPU Sukoharjo siap melaksanakan dan mensukseskan tahapan Pemilu 2024. dengan pelayanan prima senyum bahagia.” Ujarnya. Lebih lanjut ia menyatakan  memaparkan tahapan-tahapan dalam Pemilu 2024 akan dimulai dengan tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Tahapan berikutnya pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Berikutnya pencalonan Presiden dan Wakil Presidem serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dilanjutkan masa kampanye pemilu; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Semua tahapan Pemilu 2024 tersebut  sebagaimana  tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, tambahnya lagi.  (SH)

Sukoharjo, kpu.go.id – Mengawali kegiatan Senin pagi ini (13/6/22), anggota KPU Sukoharjo, Sekretaris dan Kasubag mengelar rapat untuk mempersiapkan Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak pada Selasa 14 Juni 2022 jam 19.00 WIB. Pemungutan suara Pemilu 2024 diputuskan pada tanggal 14 Februari 2024, maka tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022.  Sebagaimana diatur dalam UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 167 ayat (6) : “Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, maka tahapan Pemilu akan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 14 Juni 2022 Tahapan Pemilu 2024 ditandai dengan Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan   secara daring dengan mengelar nonton bersama di Pendopo KPU Sukoharjo.  Adapun tamu undangan dari Forkopimda, Bawaslu,  dan pemangku kepentingan terkait. Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 dapat disaksikan Hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 mulai pukul 19.00 WIB hanya di kanal youtube KPU RI. (SH)

kab-sukoharjo.go.id. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Nuril Huda, menyampaikan paparan pengalaman KPU Sukoharjo dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di hadapan Komisi II DPR RI, KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Polres Sukoharjo, Kodim 0726 Sukoharjo, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Bawaslu Sukoharjo dan stakeholders Kabupaten Sukoharjo, dalam acara kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Loby Kantor Bupati Sukoharjo, Rabu (8/6/2022). Nuril Huda menjelaskan seputar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB),  progress PDPB, alur proses PDPB, pemenfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Didalih), inisiasi integrasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa/Kelurahan (SMARD) dengan Sidalih, gambaran perubahan data kependudukan tiap 6 bulan sekali dari Dinas Disdukcapil, Koordinasi KPU Kabupaten Sukoharjo dengan Dispendukcapil, masukan data dan tanggapan dari peserta rapat koordinasi PDPB, pengalaman Coklit Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 serta kendala dan hambatannya.  Perjalanan forum koordinasi PDPB dalam rangka sinkronisasi data kepedudukan –data pemilih, langkah KPU Sukoharjo menciptakan transparansi dan akuntabilitas proses PDPB, terakhir langkah dan inovasi KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mendorong masyarakat dalam melaporkan data. Ketua Rombongan Komisi II DPR RI, Syamsurizal, menyampaikan, persoalan sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih sangat penting. Pasalnya, kasus data pemilih selalu muncul di setiap penyelenggaraan pemilu. “Munculnya masalah di setiap pemilu soal data pemilih tersebit menjadi bukti masih belum sinkronnya antara data kependudukan dengan data penilih. Selama ini banyak persoalan yang muncul terkait data pemilih dalam pemilu,” ujarnya. Menurutnya, pergerakan penduduk harus jadi perhatian jajaran pemerintah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil. Baik itu warga yang pindah, yang sudah berusia 17 tahun, yang sudah meninggal, pensiunan TNI-Polri, dan lainnya. “Saya melihat ada ketidakkonsistennya dalam update data kependudukan. Kemendagri menyampaikan data terdapat 198 juta pendududuk yang telah terdata sebagai pemilih dan 99,2% sudah direkam datanya. Pertanyaannya, apakah benar angkanya seperti itu? Nah itu yang perlu dikroscek, salah satunya melalui kegiatan kunjugan ini,” ujarnya.           Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan, selama ini salah satu masalah yang dihadapi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, DPT merupaoan elemen wajib dalam penyelenggaraan pemilu sehingga pemutakhiran data pemilih diperlukan karena sebagai kunci untuk memperbaiki data pemiluh. “Perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih pada pemilu terakhir dengan secara berkelanjutan seagai acuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian,” ujarnya. Etik juga mengatakan, dalam upaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut, Pemkab dalam hal ini Dispendukcapil selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Bahkan, dalam upaya update data kependudukan, Dispendukcapil telah membuat serangkaian program untuk seperti jemput bola, dan lainnya. Lebih lanjut Nuril menjelaskan, berdasarkan Berita Acara penetapan data pemilih berkelanjutan bulan Mei tahun 2022, jumlah kecamatan sebanyak 12, Jumlah desa/kelurahan sebanyak 167, Jumlah TPS bulan berjaan sebanyak 1.775, Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 326.765, jumlah pemilih perempuan sebanyak 334.226, Jumlah total sebanyak 660.991 pemilih. Data tersebut tak jauh berbeda dengan Dispendukcapil Sukoharjo, menurut Kepala Dispedukcapil Budi Susetyo, jumlah pemilih versi Dispendukcapil sebanyak 672.116, data itu kata Budi, sangat wajar, lantaran data KPU data berjalan dan saat sinkronisasi akhirnya sama juga. Sementara itu, Yulianto Sudrajat anggota KPU RI yang turut mendampingi Komisi II DPR RI, menjelaskan tentang keamanan data, bahwa saat ini KPU RI sudah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, dan bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia (persero). KPU RI juga bekerjasama dengan kementrian Komunikasi dan Informatika tentang keamanan siber. KPU RI bekerjasama dengan Polri untuk mengawal dan mengamankan sperti kegiatan pengadaan, produksi dan distribusi logistik, pengamanan kampanye, pengamanan giat pemungutan , penghtungan suara sampai rekapitulasi. (*** kang sholeh).

Sukoharjo, kpu.go.id  - Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda dan anggota Cecep Choirul Sholeh menghadiri undangan Pemkab Sukoharjo dalam acara  kunjungan spesifik Komisi II DPR RI terkait sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih dan permasalahan pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Rabu (8/6/22)  di loby Kantor Bupati Sukoharjo. Pertemuan tersebut selain dihadiri sejumlah Komisi II DPR RI juga   Bupati Sukoharjo  Etik Suryani beserta jajaran, Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Ketua Bawaslu Sukoharjo ,Kepala BPN Kabupaten Sukoharjo. Serta hadir anggota  KPU RI  Yulianto Sudrajat, Bawaslu RI, Kementrian Dalam Negeri, serta Kementrian ATR/BPN RI. Dalam sambutannya Bupati Sukoharjo mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan DPR RI Komisi II atas ditunjuknya Sukoharjo sebagai tempat kunjungan dan meminta semua pihak  yang hadir untuk dapat membantu proses sinkronisasi DPT  terakhir untuk terus dimutakhirkan. Nuril menyampaikan   proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,  kendala serta langkah-langkah  yang telah dilakukan KPU Sukoharjo untuk menciptakan transparasi dan akuntabilitas daftar pemilih. Langkah yang dilakukan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas daftar pemilih seperti pengumumkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di papan pengumuman, Medsos dan web KPU Kabupaten Sukoharjo;  membuat siaran pers; mengirimkan salinan BA DPB kepada stakeholder dan Partai Politik, memasang spanduk pengumuman pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di setiap kecamatan. “Selama pelaksanaan pemutakhiran Pemilih Berkelanjutan,  Bawaslu,Kemenag, Pengadilan Negeri, Dinkes, TNI, Kepolisian, masyarakat memberikan masukan terkait perubahan data karena pensiun, menikah dibawah usia 17 tahun dan meninggal dunia serta ubah data,” ucap Nuril.   Langkah dan inovasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo seperti pertama mengundang pengurus OSIS SMA/SMK di wilayah Kec. Sukoharjo ,Kec. Tawangsari dan Kecamatan Bendosari dalam rangka sosialisasi DPB.  Kedua, mengundang Pengurus OSIS SMAN/SMAS di wilayah kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol untuk sosialisasi aplikasi lindungi hakmu.  Ketiga, koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VII Jateng. Keempat, audiensi dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Sukoharjo dan SMAN 3 Sukoharjo serta SMKN1 Sukoharjo. Kelima, pemasangan spanduk pengumuman DPB di 12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. (SH).  

Sukoharjo, kpu.go.id -  Ketua dan anggota beserta sekretaris KPU Sukoharjo menerima kunjungan anggota KPU RI Yulianto Sudrajat beserta ketua  dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro dan Hendry Wahyono, Rabu (8/6/22) di Ruang Rapat KPU Sukoharjo. Kunjungan tersebut  dalam rangka membersamai Komisi II DPR RI dalam acara kunjungan kerja terkait  sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih dan permasalahan pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Yulianto menyampaikan tentang pentingnya sinergitas KPU Sukoharjo dengan para pihak agar Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dalam tersusun secara baik dan actual. “Kerjasama yang terjalin baik dengan Dukcapil maupun pihak lain penting untuk selalu dijaga sehingga DPB bisa tersusun secara baik dan datanya bisa diperbarui secara rutin,” ucapnya. Yulianto juga mendiskusikan  persiapan KPU Sukoharjo dalam perencanaan anggaran pada Pemilihan Serentak tahun 2024. Senada dengan Yulianto, Paulus juga mengingatkan persiapan KPU Sukoharjo baik dalam pendataan pemilih berkelanjutan dan persiapan anggaran Pemilihan 2024. Nuril memberikan penjelasan terkait  cadangan anggaran untuk agenda Pemilihan 2024. Pemkab Sukoharjo sudah berkomitmen untuk menyediakan dana cadangan melalui Peraturan Daerah (Perda) No.5 Tahun 2021. “Pemkab Sukoharjo telah mencadangkan anggaran untuk proses tahapan hingga nanti hari H penyelenggaraan Pemilihan 2024 dengan mengeluarkan Perda tentang dana cadangan khusus untuk pelaksanaan.” Nilai dana yang dicadangkan melalui Perda Kabupaten Sukoharjo sebanyak Rp 40 miliar, dianggarkan untuk tahun 2022 dan 2023. " Sisa kekurangannya  nanti akan dipenuhi pada 2024, tambah Nuril. (SH)