Pemilu 2024

Sukoharjo, kpu.go.id - Kesuksesan Pemilu berkat kerjasama KPU Sukoharjo dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Peran sosialisasi ini juga dilakukan oleh media massa baik media cetak maupun elektronik. Media massa  sebagai mitra KPU berperan memberikan informasi, sosialisasi, pendidikan pemilih, literasi  kepada masyarakat dalam semua tahapan Pemilu. Hal itu mengemuka dalam media gathering dengan tema Peran Aktif Media Ikut Mensukseskan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024, digelar KPU Sukoharjo , Senin (12/09/22) di Rumah Makan Pak Harto , Jl Slamet Riyadi , Dusun I Begajah, Sukoharjo. Ketua Nuril Huda dan Anggota Syakbani Eko Raharjo, Cecep Choirul Sholeh, Ita Efiyati dan Suci Handayani serta staf hadir, juga 13 wartawan dari media cetak dan elektronik turut hadir dalam acara yang digelar santai dan diskusi menarik. Media massa sangat penting dalam memberikan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat, ujar Nuril diawal acara. Ia menyatakan selama ini dukungan dalam pemberitaan sangat besar sehingga sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat. “Dukungan teman-teman media sangat besar dan ini membantu menyebarkan sosialisasi kepada masyarakat, “ujarnya. Dalam diskusi yang dipandu anggota KPU Suci Handayani mengemukan hal-hal menarik. Reporter RRI Solo Edwin dan Magdalena dari Solo Pos  menanyakan  persyaratan agar partai politik lolos menjadi peserta Pemilu 2024  dan Relawan Demokrasi dalam sosialisasi  , juga apakah nanti ada sosialisasi ke bawah seperti sebelumnya. Wartawan Radar Solo, Iwan Kawul mengulas persiapan perekrutan badan adhok yang dilakukan KPU Sementara Dewi dari Radio TOP FM mengusulkan KPU bisa memanfaatkan durasi talkshow di Radio TOP FM selama 1 jam dengan lebih maximal lagi. (sh)  

Sukoharjo, kpu.go.id - KPU Sukoharjo mengelar Rapat koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat, Selasa (13/09/22) bertempat di Damar Resto Jl. Kyai Mawardi, walang, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda saat membuka  mengatakan bahwa  tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak 14  Juni 2022  dan sampai saat ini berjalan dengan lancar. Dalam tahapan Pemilu, salah satu yang menjadi perhatian adalah sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh KPU Sukoharjo. Hal ini diharapkan semua lapisan masyarakat akan mengetahui tahapan-tahapan dalam Pemilu dan bisa berperan aktif. “Sejauh ini masyarakat cukup aktif, seperti dalam tahapan pendaftaran, verifikasi  parpol masyarakat berperan aktif melakukan pengecekan masuk sipol/tidak secara mandiri atau melapor melalui helpdesk KPU dan  Bawaslu.” Ujar Nuril. Ditegaskan Nuril, bahwa  peran serta masyarakat dibutuhkan  dalam sosialisasi tidak hanya dalam mengunakan hak pilih tetapi sebagai peserta pemilu, penyelenggara pemilu. Anggota KPU Sukoharjo Suci Handayani selaku narasumber mengatakan  pentingnya sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk  mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Lebih lanjut dikatakan bahwa: Pertama, Partisipasi penting karena kedaulatan ada di tangan rakyat,  maka partisipasi pemilih menentukan pemimpin yang akan terpilih; Partisipasi aktif pemilih menjadi penentu terwujudnya pemilu  yang berkualitas dan berintegritas Kedua, Partisipasi masyarakat dalam Pemilu meliputi  keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan  Pemilu, pengawasan pada setiap tahapan Pemilu,  sosialisasi Pemilu, pendidikan Pemilih dan survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan  penghitungan cepat hasil Pemilu. Ketiga,  Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat penting terwujudnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan seperti  kelompok atau Organisasi Kemasyarakat, komunitas masyarakat, organisasi keagamaan,  badan hukum, lembaga pendidikan,  instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Media Massa. Sessi diskusi berlangsung menarik dan dinamis. Perwakilan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Yan Leli mengatakan GOW  menaungi 24 organisasi dan akan melakukan sosialisasi ke semua organisasi dibawah GOW. Senada dengan GOW, Titik Marsudi perwakilan PKK Kabupaten Sukoharjo  akan menyampaikan sosialisasi ke PKK tingkat kecamatan, kemudian secara berjenjang dilanjutkan ke PKK Desa, RW, RT.  Hal yang sama disampaikan perwakilan dari kecamatan salah satunya Kasijo dari Sekretaris Kecamatan Polokarto, melihat antusias masyarakat dalam mengunakan hak pilih selama ini tinggi hal itu salah satunya karena sosialisasi dilakukan secara berjenjang. “Dan akan kami lakukan dalam Pemilu 2024,”ujar Kasijo. Suroto Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo mempunyai agenda rutin mengumpulkan tenaga pendidik dan akan dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi Pemilu 2024. Sementara itu Edi dari Forum LSM Sukoharjo  optimis partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 akan tinggi seperti sebelumnya , ia justru mengingatkan untuk berupaya meningkatkan pemilu yang lebih berkwalitas. Persoalan stabilitas keamanan menjadi titik penting yang ditekankan Supri dari Polres Sukoharjo , juga mengingatkan pengaruh medsos yang luar biasa dalam menciptakan stabilitas sehingga harus lebih bijaksana dalam mengunakan medsos. “Penting ada forum yang diinisiasi bersama untuk berkumpul parpol saat situasi mulai memanas sehingga bisa saling mengingatkan dan mendinginkan suasa.”ujar Supri. Secara umum peserta sepakat  bahwa penting adanya sinergi dan  kolaborasi untuk mewujudkan  Pemilu sukses berkualitas ; bahwa  sosialisasi merupakan  tanggungjawab bersama semua pemangku kepentingan ; masing-masing intansi/lembaga/organisasi  akan melakukan sosialisasi secara berjenjang sesuai dengan kearifan lokal. Rapat koordinasi dihadiri pemangku kepentingan  seperti Bawaslu, Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) , Dinas Kominfo, Diknas, Kemenag, Polres, Kodim, LSM SEHATI, FLSM, PKK kabupaten, GOW, Seniman , camat/sekcam dari  12 kecamatan.(sh)  

Sukoharjo, kpu.go.id - Anggota KPU Sukoharjo Suci Handayani  menjadi pemateri pada apel pagi bersama pelajar  SMA 3 Sukoharjo, Senin (12/09/22) di Lapangan SMA 3 Sukoharjo. Suci menyampaikan sosialisasi tentang Pemilu Serentak tahun 2024 dan Pemilihan 2024 dan mengingatkan pentingnya mengunakan hak pilih kepada calon pemilih pemula dari kelas X-XII sejumlah 1.064 siswa. Pemilu merupakan agenda demokrasi yang rutin dilaksanakan bangsa Indonesia, sebagaimana musyawarah besar untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota legislative yakni DPR RI, DPR Provinsi , DPRD kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD). Agenda demokrasi pada tahun 2024 ada dua yakni Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024 dan Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati pada November 2024. “Teman-teman calon pemilih pemula perlu mengetahui hal ini dan dari sekarang sudah mencari informasi dari berbagai literasi sehingga sudah ada gambaran pada saat mengunakan hak pilihnya nanti,” ucap Suci. Ia juga memberikan dorongan semangat bagi panitia penyelenggara Pemilihan Ketua Osis dan MPK serta mengajak warga sekolah kelas X-XII untuk memilih calon yang dianggap bisa mewakili aspirasi siswa antara lain dengan mencermati visi misi, program kerja, rekam jejak. “Demokrasi dalam lingkup sekolah seperti Pemilihan Ketua Osis dan MPK , perlu diperhatikan sebelum memilih untuk mencermati visi misi, program kerja dan rekam jejak.”ucapnya. (sh)

Sukoharjo, kpu.go.id  - Kunjungan, silaturahmi dengan organisasi masyarakat dan keagamaan untuk dukungan kesuksesan Pemilu 2024 sekaligus sosialisasi terus dilakukan KPU Sukoharjo. Anggota Cecep Choirul Sholeh, Ita Efiyati dan Suci Handayani  berkunjung ke kantor Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBIi), organisasi umat Buddha Kabupaten Sukoharjo , di Kantor Walubi Kampung Cemani RT 05 RW 15 Kecamatan Grogol Sukoharjo, Kamis (08/09/22). Disampaikan Cecep agenda demokrasi tahun 2024 yakni Pemilu pada 14 Februari 2024  dan Pemilihan Gubernur &Wakil Gubernur sekaligus Pemilihan Bupati &Wakil Bupati pada November 2024.  KPU Sukoharjo juga secara rutin melakukan pemutkahiran data pemilih berkelanjutan. Diharapkan juga partisipasi umat buddha  untuk melakukan pengecekan terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 melalui Lindungi Hakmu yang bisa didownload lewat playstore . Suci menginformasikan pembentukan penyelenggara badan adhok Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada bulan Oktober, diharapkan umat budhha yang memenuhi persyaratan  ikut mendaftarkan diri. Adapun persyaratan menjadi PPK (berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu  adalah : Warga negara Indonesia; berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,  Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan  Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan  cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur  dan adil; tidak menjadi anggota Partai Politik yang  dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi  menjadi anggota partai politik yang dibuktikan  dengan surat keterangan dari pengurus partai  politik yang bersangkutan; tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu  yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang  sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi  menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang  dibuktikan dengan surat keterangan dari  pengurus Partai Politik dan tim kampanye  sesuai tingkatannya; berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan  KPPS; mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari  penyalahgunaan narkotika. Salah satu persyaratan yang menjadi bahan diskusi yakni tidak menjadi anggota partai politik, sekaligus dilakukan pengecekan terdaftar/tidak dalam parpol melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik Ketua WALUBI Sukoharjo Romo Bambang beserta pengurus antara lain Suliyo, Hadi, Prayuda menyambut baik kunjungan KPU Sukoharjo dan siap mendukung kesuksesan Pemilu 2024. Suliyo mengucapkan terimakasih dan menganggap informasi dari KPU sudah detail dan siap menyampaikan sosialisasi yang sama kepada anggota WALUBI. Hadi menyoroti hal krusial dalam Pemilu yakni DPT yang harus akurat karena menyangkut hak masyarakat untuk memilih. Ia menyarakan KPU lebih cermat lagi dalam menyusun DPT. Anggota lainnya Prayuda mendorong komunikasi yang lebih intensif antara KPU dengan Bawaslu dan jajarannya juga komunikasi dengan lembaga lainnya.  (sh)

Sukoharjo, kpu.go.id -  Tiga  Anggota KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo , Ita Efiyati dan Suci Handayani didampingi Kasubbag Umum Susi Wahyu, pagi ini, Kamis (08/09/22) menerima kunjungan dari Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sukoharjo.  PHDI adalah majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurusi kepentingan keagamaan maupun sosial. Ita Efiyati menyambut baik kunjungan dari PHDI Kabupaten Sukoharjo dan menyampaikan ucapan terimakasih. Berharap pertemuan awal ini bisa berlanjut kedepannya. Disampaikan agenda tahun 2024 yakni Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak. Suci memaparkan informasi Pemilu 2024 dan tahapan-tahapan dalam Pemilu. Salah satu yang diinformasikan tentang cek status terdaftar dalam Sipol   dengan   melakukan cek secara mandiri melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Juga untuk melihat sudah terdaftar / belum dalam DPT melalui Peduli Hakmu yang bisa di buka melalui google playstrore. Juga disampaikan terkait pembentukan badan adhok dan harapan agar anggota PHDI  yang memenuhi persyaratan  bisa berpartisipasi mendaftarkan diri. Pada kesempatan ini, Syakbani memberikan contoh melakukan pengecekan status terdaftar anggota parpol dan dipraktekkan bersama-sama. Ketua PHDI Lilik Dwi Fajar Riyanto didampingi pengurus Sutarno, Ketut Wiravian, Ida Ningsih dan Dwi Haryatun  menyampaikan terimakasih sudah bisa berkunjung dan berdiskusi dengan KPU Sukoharjo. Ia menyatakan PHDI  akan mendukung penuh kerja-kerja KPU dan ikut mensukseskan Pemilu 2024. Ketut menyampaikan tentang pentingnya menjaga kondusivitas masyarakat dalam setiap Pemilu dan Pemilihan. Sutarno memberikan masukan agar melakukan sosialisasi menjangkau sampai ke desa-desa sehingga masyarakat mengetahui agenda Pemilu 2024. Ketua Wanita Hindu Dharma (WHDI)  Indonesia  Ida Ningsih berencana akan mengundang KPU untuk memberikan sosialisasi kepada anggota WHDI agar sosialisasi Pemilu lebih banyak tersampaikan kepada umat hindu. (sh)

Sukoharjo, kpu.go.id -  Sebagai upaya mensukseskan Pemilu 2024, KPU Sukoharjo terus menjalin kerjasama dengan stakeholders. Seperti hari Rabu (07/09/22)  Anggota KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, Ita Efiyati dan Suci Handayani berkunjung ke pengurus Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Sukoharjo (BKGS Sukoharjo). Suci menyampaikan informasi tahapan Pemilu 2024  dan beberapa hal penting dalam setiap tahapan, diantaranya pembentukan badan adhok Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada bulan Oktober 2022. Harapannya anggota BKGS berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat PPK,  dan berikutnya sebagai PPS dan KPPS. “Pembentukan PPK pada bulan Oktober 2022, untuk setiap kecamatan butuh 5 orang sehingga membutuhkan 60 orang PPK untuk 12 kecamatan. Berikutnya disusul pembentukan PPS, 167 desa/kelurahan total 501 orang PPS. Proses rekrutmen badan penyelenggara PPK, PPS, KPPS secara terbuka, kami berharap warga terutama dari jemaat gereja di Sukoharjo yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi mendaftarkan diri, ucap Suci. Selama ini BKGS  sebagai salah satu mitra strategis  KPU Sukoharjo untuk mensukseskan Pemilu 2024, dan diharapkan  hal yang sama pada Pemilu 2024. “Penyelenggaraan Pemilu selama ini didukung stakeholders salah satunya umat Kristen,khatolik sehingga kami berharap dukungan yang sama pada Pemilu 2024,” tambahnya. Ita Efiyati menyampaikan informasi ketersediaan regulasi terkait Pemilu bisa diakses di JDIH KPU Sukoharjo. “Jika ingin mengetahui lebih mendalam terkait regulasi dalam Pemilu bisa langsung akses JDIH KPU Sukoharjo,” tuturnya. Pengurus BKGS dari berbagai kecamatan di Sukoharjo  diantaranya  Pendeta Zakheus Sutaji, Pendeta Daniel, Pendeya Zabat,  Pendeta Amost,  Pendeta Sukandi, Pendeta Sapto Legowo menyambut baik kedatangan KPU Sukoharjo dan menyatakan komitmen  bekerjasama  mensukseskan Pemilu 2024. Diskusi berlangsung di   kantor  sekretariat BKGS  yang berada di  Geraja Bethel Tabernakel Yesus Juruselamat RT 01 RW 06 Nguter   ini   berlangsung menarik  dan  dinamis. Pendeta Sapto Legowo mempertanyakan upaya KPU untuk meminimalisir petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu dan berharap hal itu tidak terjadi lagi pada Pemilu 2024. “Apakah akan ada santunan lagi untuk petugas yang meninggal atau sakit? Kami berharap tidak ada lagi yang meninggal seperti Pemilu 2019,” ucap Sapto. Perihal sosialisasi yang kurang maximal sampai ke masyarakat yang tinggal dipelosok desa menjadi sorotan Pendeta Sukandi. Masih ada masyarakat yang tidak tahu cara mencoblos dengan benar sehingga surat suara rusak, sosialisasi hendaknya sampai ke pelosok desa,katanya. Suci menanggapi, KPU berusaha meminimalisir penyelenggara sakit atau meninggal, salah satunya mengupayakan proses rekapitulasi di upayakan lebih cepat dengan alat bantu mesin /printer fotocopy   sehingga KPPS tidak menulis puluhan lembaran BA yang menyita waktu dan tenaga, kemudian juga ada  kenaikan honor KPPS (ketua menjadi Rp 1,2 jt dulu 550 rb, anggota Rp 1,1, jt dulunya 500 rb) hal ini sebagai upaya untuk memberikan apresiasi kepada KPPS. Terkait  santunan tetap diberikan seperti pada Pemilu 2019 meliputi meninggal, cacat, sakit ringan, sakit berat, dll. Perihal sosialisasi terus diupayakan menjangkau masyarakat semaksimal mungkin karena KPU Sukoharjo dibantu PPK, PPS dalam sosialisasi. (sh)