Berita Terkini

SUKOHARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo turut serta dalam kegiatan Pawai Pembangunan 2025 yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Sabtu, 23 Agustus 2025, di kawasan Simpang lima Sukoharjo. Acara ini sekaligus menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pawai tersebut, KPU Kabupaten Sukoharjo mengusung tema “Ayo ke KPU Kabupaten Sukoharjo” sebagai ajakan kepada masyarakat untuk semakin dekat dan mengenal lembaga penyelenggara pemilu. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) kepada masyarakat. Melalui partisipasi ini, KPU ingin menegaskan peran aktifnya dalam memberikan edukasi politik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi.  Kehadiran KPU Sukoharjo dalam pawai pembangunan mendapat perhatian masyarakat yang memadati jalur pawai. Semangat yang ditampilkan menjadi wujud komitmen KPU untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan cara kreatif dan inovatif. Partisipasi ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara KPU dan masyarakat Sukoharjo, sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi hanya dapat berjalan baik dengan partisipasi aktif seluruh warga.

Sukoharjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “E-Vote dalam Pemilu, Evaluasi dan Terobosan SILON, serta Evaluasi Putusan MK Nomor 20/PUU-XI/2013 tentang Keterwakilan 30% Perempuan dalam Proses Pencalonan” pada Jumat (22/8/2025) di Pendopo KPU Kabupaten Sukoharjo. Ketua KPU Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kesiapan menghadapi perkembangan teknologi, termasuk wacana penerapan e-voting dalam pemilu mendatang. Diskusi dipandu oleh Bambang Muryanto, S.T., M.H dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu, CBA Digitechno, serta perwakilan akademisi dan tokoh masyarakat. Para narasumber menyoroti keunggulan e-voting seperti efisiensi waktu, biaya, dan akurasi penghitungan suara, namun juga mengingatkan adanya tantangan, terutama terkait keamanan siber, kesiapan infrastruktur, serta kesetaraan akses teknologi di masyarakat. Selain itu, pembahasan juga menyentuh pentingnya keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan dan penguatan sistem informasi pencalonan (SILON). Hasil diskusi merekomendasikan agar e-voting dapat diuji coba pada tingkat tertentu, misalnya dalam pilkada, dengan tetap menjaga aspek keamanan, transparansi, dan kepercayaan publik. FGD ini diharapkan menjadi masukan penting bagi pengembangan kebijakan pemilu yang lebih modern dan demokratis.

Sukoharjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo pada 19–20 Agustus 2025 melaksanakan sosialisasi dan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Bekelanjutan (PDPB) ke sejumlah partai politik di Sukoharjo. Kegiatan ini sekaligus bertujuan memperkuat komunikasi sekaligus menyerap masukan terkait berbagai agenda penting penyelenggaraan pemilu.  Dalam kegiatan ini KPU Sukoharjo menekankan pentingnya pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang membutuhkan dukungan aktif partai politik agar daftar pemilih selalu mutakhir dan akurat. Laporan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi pemilih baru, perubahan data dan Pemilih TMS. Mekanisme layanan laporan pemilih, dapat dilakukan datang langsung ke kantor KPU atau layanan Lapor Pemilih. Dalam pertemuan ini, KPU Sukoharjo juga menyinggung wacana kemungkinan adanya penataan ulang Dapil 3 dan 4 dengan merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 185 serta PKPU No. 6 Tahun 2023 tentang prinsip penetapan dapil. Selain itu, KPU juga mengajak partai politik berdiskusi mengenai wacana penggunaan e-Vote, serta meminta masukan terhadap penggunaan SILON pada Pemilu 2024 untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu, KPU Sukoharjo turut menyampaikan pembaruan mengenai SIPOL, mengacu pada PKPU No. 4 Tahun 2022 jo. PKPU No. 11 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 658 Tahun 2024, serta Surat Dinas KPU RI No. 1076/PL.01.02-SD/06/2025 tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Melalui forum ini, KPU Sukoharjo berharap terjalin sinergi dengan seluruh partai politik sehingga pemilu mendatang dapat berlangsung lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sukoharjo – Pada Minggu, 17 Agustus 2025, KPU Kabupaten Sukoharjo mengikuti kegiatan peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Seksual dan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh jajaran KPU. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Seluruh komisioner, sekretariat, serta staf KPU Kabupaten Sukoharjo turut hadir mengikuti kegiatan tersebut. Peluncuran Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual ini merupakan komitmen KPU dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas menjadi simbol penguatan komitmen moral dan etika seluruh jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalitas penyelenggara pemilu. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Sukoharjo menegaskan kesiapan dan kesungguhannya dalam mendukung langkah-langkah Satgas  Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Provinsi Jawa Tengah  dalam upaya membangun budaya organisasi yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

Sukoharjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu, 17 Agustus 2025, di halaman kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh jajaran komisioner, sekretariat, serta staf KPU Kabupaten Sukoharjo. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bambang Muryanto, Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo Divisi Teknis Penyelenggara, menyampaikan amanat dengan mengangkat tema nasional “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini menegaskan pentingnya persatuan sebagai pondasi kedaulatan, kedaulatan sebagai kunci kesejahteraan, serta kesejahteraan sebagai jalan menuju Indonesia maju. Dalam amanatnya, disampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah bekerja keras menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Meskipun penuh tantangan, seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik berkat dedikasi, integritas, dan kerja sama seluruh penyelenggara pemilu. Saat ini, KPU memasuki tahap konsolidasi pasca pemilu, yang mencakup penyusunan laporan, evaluasi, hingga pembenahan tata kelola untuk peningkatan kualitas demokrasi di masa mendatang. Momentum peringatan kemerdekaan ini menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi KPU Kabupaten Sukoharjo untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan profesionalitas, serta menguatkan peran dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan menyejahterakan rakyat.

Sukoharjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo melakukan koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo pada Jumat, 15 Agustus 2025. Pertemuan ini berlangsung di kantor Dinas PPKBP3A dan bertujuan membahas langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo. Hadir dari KPU Kabupaten Sukoharjo Anggota KPU Murwedhy Tanomo dan Isyadi, didampingi Sekretaris KPU Boedi Sulistyo, Kasubbag Hukum dan SDM Anton Praptono, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Masyarakat Agung Siswanto yang juga menjadi Tim Jaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual, serta Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Susi Wahyu Setyowati. Rombongan KPU Kabupaten Sukoharjo diterima oleh Ir. Hartawan Tri Wibawa,M.Si., selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk yang juga Plt. Sekretaris Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo. Dalam koordinasi tersebut, dibahas tiga poin utama, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan KPU Sukoharjo dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, penanganan apabila terjadi kekerasan seksual, serta bentuk kerja sama yang dapat dijalin antara KPU dan Dinas PPKBP3A. Dinas PPKBP3A menyatakan dukungan penuh dan kesiapannya untuk bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam mencegah kekerasan seksual, termasuk memberikan pendampingan dan sosialisasi di lingkungan kerja KPU. Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.